Baca tanpa iklan
Uskup Atambua, Dominikus Saku Tekankan Model Penanganan Stunting
Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas
POS KUPANG.COM| ATAMBUA----Uskup Atambua, Mgr. Dominikus Saku, Pr mengkritisi pola penanganan stunting yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belu selama ini. Pasalnya, pemerintah terlalu kosentrasi dengan pembangunan fisik namun lupa dengan program pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung pada ketahanan keluarga.
Uskup Domi mengatakan hal itu saat tampil sebagai pembicara dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Recana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belu tahun anggaran 2022 di GOR L.A Bone, Selasa (20/4/2021).
Menurut Uskup, stunting muncul karena permasalahan ketahanan pangan keluarga belum bagus sehingga asupan gizi keluarga kurang diperhatikan. Dari kondisi itu, pemerintah masih kurang focus menggambil metode penanganannya sehingga masalah stunting terus meningkat.
Uskup mengemukakan, ketika ingin persoalan stunting berkurang maka pemerintah memperhatikan sektor rill masyarakat seperti, usaha peternakan, pertanian, perkebunan.
"Kalau pemerintah siapkan 50 ekor sapi perah tahun ini, tahun depan stunting berhenti, kalau pemerintah serius urus pertanian seperti kelor, padi, jagung dan ubi, tahun depan stunting berhenti", kata Uskup Domi.
Lanjut Uskup Domi, memang selama ini pemerintah melaksanakan pembangunan untuk kemajuan Kabupaten Belu namun terkadang kurang memperhatikan sektor rill masyarakat yang bisa berdampak pada penurunan stunting.
Uskup mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Belu dibawa kepemimpinan yang baru bisa memperhatikan sektor rill masyarakat sehingga masalah stunting bisa diselesaikan.
Menyambung pemikiran dari Uskup Atambua, Wabup Belu terpilih Aloysius Haleserens mengatakan, konsep pemberdayaan masyarakat sangat tepat untuk mengatasi masalah stunting. Ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat harus diperhatikan sehingga masyarakat tidak kelaparan.
Peserta musrembang RKPD adalah para pimpinan OPD, para kepala bidang, camat, lurah, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM dan unsur TNI dan Polri.
"Tidak mungkin masyarakat mati kalau jalan tidak bangun. Tapi masyarakat bisa mati kalau tidak makan dan tidak sehat", ucap Alo Serens.
Lebih lanjut, Alo Serens mengatakan, mengurus masalah stunting di Belu merupakan suatu pekerjaan berat karena diberi target dari provinsi untuk menurunkan stunting dari 21 persen ke 14 persen. Mereka optimis, target itu bisa tercapai lewat kiat-kiat kerja kepemimpinan mereka ke depannya.
Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Belu menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Recana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belu tahun anggaran 2022 di GOR L.A Bone, Selasa (20/4/2021).
Kegiatan dibuka Penjabat Bupati Belu, Drs. Zakarias Moruk, MM sekaligus pembicara saat musrenbang. Selain penjabat, hadir juga pembicara, Uskup Atambua, Mgr. Dominikus Saku, Pr, Pj Sekda Belu, Frans Manafe, S.Pi, Wakil Ketua DPRD Belu, Cypri Temu, S.H, Wakil Bupati Belu terpilih, Drs. Aloysius Haleserens, MM dan pejabat dari Badan Litbangda Provinsi NTT.
Peserta musrembang RKPD adalah para pimpinan OPD, para kepala bidang, camat, lurah, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM dan unsur TNI dan Polri. (jen).