Baca tanpa iklan
"Sesuai hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 8 April 2021 yang telah membahas dan menyepakati: a. Penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud sehingga menjadi Kemendikbud dan Ristek [dan] b. Pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan," kata Dasco.
Rencana pemerintah menggabungkan Kemendikbud dan Kemenristek menjadi Kemendikbud dan Ristek cukup mengejutkan karena di awal periode pertama pemerintahannya, Jokowi membentuk pos Kemendikbud dan Kemenristek Dikti.
Saat itu, Mendikbud adalah Anies Baswedan sementara Menristek Dikti adalah M Nasir.
Namun di periode keduanya Jokowi kembali menggabungkan fungsi Dikti ke Kemendikbud.
Nadiem Makarim kemudian ditunjuk menjadi Mendikbud, sementara Kemenristek tetap menjadi sebuah kementerian.
Tapi ada badan baru berupa Badan Riset dan Inovasi Nasional yang melekat. Kementeriannya menjadi Kemenristek/BRIN.
Kini Jokowi kembali mengutak-atik kementerian ini.
Fungsi Ristek kini justru digabung ke Kemendikbud menjadi Kemendikbud dan Ristek.
Belum jelas bagaimana nasib BRIN setelah penggabungan ini, apakah digabung di bawah Kemendikbud dan Ristek atau menjadi satu badan tersendiri.
Tak jelas juga bagaimana nasib Bambang Brodjonegoro maupun Nadiem Makarim setelah peleburan ini.
Entah siapa di antara mereka yang akan memimpin kementerian baru itu.
Demikian juga soal lembaga baru bernama Kementerian Investasi.
Pihak Istana tak merespons saat ditanya soal nomenklatur kementerian dan perubahan posisi menteri itu.
Begitu juga Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, menolak menjawab hal itu saat ditanya dalam jumpa pers di kantor KSP, Gedung Bina Graha, Komple Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 9 April 2021.
Seiring persetujuan DPR terkait rencana pemerintah merombak dan menambah nomenklatur baru di pemerintahan, isu kocok ulang kabinet (reshuffle) pun kembali mengemuka.