Surat Ketum Demokrat Sudah Diterima Tapi Presiden Jokowi Tak Mau Balas, Mensesneg Ungkap Alasannya

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.

Editor: Frans Krowin
ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN/POOL
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020). 

Surat Ketum Demokrat Sudah Diterima Tapi Presiden Jokowi Tak Mau Balas, Mensesneg Ungkap Alasannya

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Surat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono kepada Presiden Jokowi, ternyata sudah diterima oleh orang nomor satu di Indonesia.

Fakta tersebut diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Menseneg), Pratikno, dalam keterangan pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Negara, Kamis (4/2/2021).

Pratikno mengatakan, Istana telah menerima surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY).

"Iya benar kami sudah menerina surat dari Pak AHY yang ditujukan ke Pak Presiden," ujar Pratikno.

Dia menyebut, surat itu diantarkan langsung oleh Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, kepada pihaknya.

Meski demikian, Pratikno menegaskan Istana tidak perlu menjawab surat itu.

"Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat itu. Sebab itu adalah perihal dinamika internal partai," tuturnya.

"Perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat," tambah Pratikno.

Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat bertemu Presiden Jokowi.
Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat bertemu Presiden Jokowi. (Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) mengatakan telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.

Penyebabnya, AHY menyebut ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat.

Hal itu disampaikan AHY dalam konferensi pers melalui akun YouTube Agus Yudhoyono pada Senin (1/2/2021), usai mengadakan rapat pimpinan bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat.

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY, Senin.

AHY menegaskan, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam permasalahan tersebut.

"Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhomat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ujar AHY.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved