UU Cipta Kerja

Mana Bayaran Kami! Gubernur Edy Rahmayadi Dikejar dan Diteriaki, Insiden Demo Tolak UU Cipta Kerja!

Editor: Benny Dasman
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Foto dokumentasi/Ratusan massa dari sejumlah ormas Islam seperti FPI, GNPF Ulama, PA 212 yang tergabung dalam ANAK NKRI saat melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU HIP di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2020). Mereka berunjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Saya takut sama kalian, takut kalian akan merusak," ucapnya.

Sudah Perintahkan Cari Salinan Asli

Gubernur Edy Rahmayadi menemui langsung demonstran penolak UU Cipta Kerja di depan Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Selasa (13/10/2020).

Di hadapan massa yang berjumlah ratusan orang, Edy menyampaikan sudah memerintahkan jajarannya untuk berangkat ke Jakarta, dalam rangka meminta salinan asli draf UU Cipta Kerja ( Omnibus Law).

Ia menekankan perlunya mendapatkan salinan asli draf UU yang memunculkan gejolak di berbagai daerah di Tanah Air tersebut.

Sehingga, kata Edy, tidak terjadi simpang-siur penyampaian informasi kepada masyarakat, terkhusus buruh terkait Omnibus Law.

"Saya sudah perintahkan kepada staf untuk mencari salinan asli draf UU Cipta Kerja itu," kata Edy Rahmayadi, saat menemui langsung pendemo yang tergabung dalam Analisis Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI, Selasa.

Mantan Pangkostrad ini mengaku senang umat Islam ikut turun ke jalan menyuarakan kebijakan pemerintah, yang dianggap menyulitkan kaum pekerja.

"Saya senang Anda kreatif, tidak boleh umat Islam diganggu. Kalian percayakan ke saya, karena saya adalah Gubernur Sumatera Utara," ujarnya.

Menurutnya, seluruh Indonesia sedang dalam keadaan tidak kondusif menanggapi perihal kebijakan ini.

Namun, sejatinya ia tidak ingin masyarakat Sumut terganggu akan kebijakan yang telah disahkan oleh DPR-RI.

Setelah mendapatkan salinan naskah UU, apabila masyarakat benar dalam menyikapi perihal tersebut, dirinya akan langsung berangkat untuk menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

"Semua sekarang ini lagi ribut. Nantinya, mana yang salah draf itu, saya akan sampaikan kepada Presiden," jelasnya.

Edy mengatakan, jika sudah mendapatkan salinan draf UU Cipta Kerja, pihaknya akan langsung membahasnya dengan para ahli.

Sehingga bisa dikaji, apakah kebijakan yang dibuat oleh DPR-RI tersebut menyudutkan kaum pekerja atau tidak.

Halaman
1234

Berita Terkini