Pemkot Kupang Komit Sejahterakan Warga Lewat Program Bedah Rumah

Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Kanis Jehola
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore dan Ny Hilda Riwu Kore - Manafe mengantar salah satu warga masuk ke rumah yang baru selesai dibedah.

Jibrael Kolo salah satu tetangga Luther Masu turut mengapresiasi kepedulian Wali Kota Kupang yang nyata dirasakan masyarakat melalui program bedah rumah, "terimakasih Bapa Wali telah membantu tetangga kami, sehingga mereka dapat memiliki rumah yang layak huni. Semoga semakin banyak warga yang tersentuh perhatian pemerintah," kata Jibrael.

Wali Kota juga mengantar pulang Elisabet Saves Toto, seorang janda 8 anak di Kelurahan Manulai II. Elisabet merupakan salah satu penerima bedah rumah yang juga ditampung sementara di Rumah Jabatan Wali Kota Kupang selama rumahnya dibedah.

Ester tak kuasa menahan harunya ketika melihat kondisi rumahnya yang semula hanya berdinding seng, telah berubah menjadi bangunan tembok sederhana bertipe 36 hasil bedah Pemkot. Imo Giri salah satu tetangga Elisabet turut berkomentar, "kami prihatin dengan kondisi rumah Ibu Elisabeth yanh sudah sudah hampir roboh dan berlubang. Syukurlah, akhirnya doa ibu Elisabeth terjawab melalui program bedah rumah Pemkot ini, berkat perhatian Wali Kota, ibu Elisabet akhirnya terbantu," kata Imo.

Wali Kota Kupang mengatakan, program bedah rumah merupakan salah satu misi untuk mewujudkan hunian layak huni bagi masyarakat Kota Kupang.

"Hati kami terketuk untuk memperhatikan warga yang kurang beruntung, belum memiliki rumah layak di kota ini, dengan segala keterbatasan kami berupaya untuk membantu mereka," ucap Wali Kota.

Pemkot melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Kupang menganggarkan 2,5 milyar untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Bedah Rumah.

Dengan prioritas penanganan didahulukan bagi pekerjaan bedah rumah yaitu pembangunan baru. Karena dari hasil survey di lapangan, ditemukan bahwa rumah MBR yang akan direhabilitasi secara konstruksi cukup memprihatinkan bahkan beberapa diantaranya ada yang sudah hampir roboh, sehingga tidak dapat ditingkatkan kualitasnya melainkan diprioritaskan untuk dibangun baru.

Mantan Anggota DPR RI dua periode ini juga mengatakan kedepan program ini akan menjadi prioritas dan Pemkot Kupang berkomitmen untuk terus membantu warga yang kurang mampu lewat program ini.

Menurutnya, pemkot berencana untuk melanjutkan program ini di tahun mendatang agar semakin banyak masyarakat yang terbantu, bukan saja bagi rumah MBR yang tidak layak huni namun juga bagi masyarakat tidak mampu dan belum memiliki rumah.

"Mudah-mudahan kedepan dengan didukung oleh teman-teman DPRD kita dapat menganggarkan pendanaan yang lebih besar sehingga lebih banyak masyarakat yang terbantu, tidak terbatas pada yang rumahnya tidak layak huni saja, kalau bisa kami juga akan bantu masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah atau bahkan tidak punya lahan untuk bangun rumah," ujar Jeriko.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Kupang, Ir. Cornelis Isak Benny Sain menjelaskan pelaksanaan program ini berdasarkan nama paket yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perumahan Rakyat Kota Kupang tahun 2020 yaitu rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi MBR, bedah rumah (DAU).

Pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi MBR, bedah rumah dengan prioritas penanganan didahulukan bagi pekerjaan bedah rumah yaitu pembangunan baru sedangkan untuk peningkatan kualitas akan dilaksanakan setelah selesainya pekerjaan pembangunan baru.

Pekerjaan bedah rumah yaitu pembangunan baru diprioritaskan bagi rumah MBR yang secara konstruksi tidak dapat ditingkatkan, yaitu rumah warga yang memenuhi kriteria misalnya struktur atap yang dapat membahayakan penghuni, misalnya rapuh, jebol, atau bocor parah.

Ditambah dengan rangka rumah atau dinding yang tidak layak serta lantai yang masih tanah. Juga pertimbangan dari aspek kesehatan yang belum memadai seperti pencahayaan dan sirkulasi udara yang buruk dan dari sisi utilitas, tidak memiliki sarana mandi cuci kakus (MCK).

Mengenai pengawasan pekerjaan, menurut Beny Sain dilakukan langsung oleh tim teknis dinas yang berkompeten. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)

Berita Terkini