Pemkab Lembata Mulai Patroli Laut Cegah Warga Masuk Via 'Jalur Tikus'

Penulis: Ricardus Wawo
Editor: Kanis Jehola
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur memantau langsung Puskesmas Meru di Desa Dolulolong, Kecamatan Omesuri, Senin (20/4/2020) yang akan digunakan untuk rumah karantina pencegahan penularan Covid-19.

POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA - Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur mengatakan Pemerintah Kabupaten Lembata bersama TNI AL, dan Pol Air Polres Lembata mulai melakukan patroli laut sejak Selasa (21/4/2020) untuk mencegah masuknya pelaku perjalanan dari luar Lembata.

Hal ini disampaikannya saat menggelar pertemuan terbatas dengan para tokoh agama di Kabupaten Lembata di kediaman pribadi Kuma Resort, Selasa (21/4/2020)

Langkah ini diambil setelah pemerintah setempat menutup semua akses laut bagi penumpang demi mencegah penularan Covid-19.

Polres Manggarai Timur Bagi-bagi Sembako dan Masker

Kapal nelayan yang kedapatan mengangkut pelaku perjalanan ke Lembata akan ditahan dan semua penumpang termasuk awak kapal akan langsung dikarantina.

"Meski dapat banyak kecaman kita tetap ketat awasi laut," tambahnya.

BOPLBF Anggarkan Rp 4 Miliar Antisipasi Dampak Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata

Bupati Sunur menambahkan saat ini risiko penyebaran virus corona di Lembata tentu datang dari luar Lembata. Pada kesempatan itu dia meminta dukungan para tokoh agama supaya turut mendukung upaya ini. Semua tokoh agama pun mendukung kebijakan pemerintah daerah menutup sementara semua akses masuk ke Lembata.

Bupati Sunur berencana membuka lagi semua pasar desa yang sementara ditutup, pada pertengahan Mei 2020 mendatang jika tidak ada lagi warga yang masuk ke Lembata.

"Arus masuk sangat tinggi. Sekarang ada 15 orang yang sudah di Larantuka berusaha masuk ke Lembata," urainya.

Dia mengakui jika kondisi pandemi Covid-19 ini berlangsung lama maka makin lama ekonomi daerah bisa anjlok dan sudah pasti warga akan terdampak.

Saat ini saja, akunya, aktivitas ekonomi masyarakat mulai lumpuh akibat kebijakan pemerintah menutup pasar dalam rangka memutus mata rantai Covid-19.

Di lain pihak, Bupati Sunur mengakui uang pemerintah daerah sudah terkuras termasuk dana Rp 72 miliar yang sudah ditarik kembali ke pemerintah pusat.

Sementara itu dihubungi terpisah, Anggota DPRD Lembata Paul Makarius Dolu meminta pemerintah memvalidasi data secara akurat agar tidak terjadi pendobelan atau juga tidak terlewatkan penerima bantuan dalam kaitan dengan virus corona.

Paul juga meminta Bupati Lembata segera mengeluarkan perbup supaya bisa membantu keabsahan eksekusi dana yang disiapkan dari APBDes. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo)

Berita Terkini