Baca tanpa iklan
34 Cuitan Fadli Zon Soal Urgensi Pendidikan, Warning Mendikbud Nadiem Makarim, Sebut Gus Dur hingga SBY
POS-KUPANG.COM - Wakil Ketua Umum Gerindra Faldi Zon mengingatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud ) Nadiem Makarim, soal urgensi pendidikan di Tanah Air.
Menurut Fadli Zon yang biasa dikenal kritis ini, pendidikan bukanlah ajang untuk berjudi dan spekulasi.
Ia bahkan juga menyinggung nama Presiden Abdurahman Wahid ( Gud Dur ) dan Susilo Bambang Yuhoyono ( SBY ).
Pokok-pokok pikiran tentang pendidikan itu dituangkan Fadli Zon di akun Twitter miliknya, berikut selengkapnya:
1) Pendidikan adalah pilar kebangsaan. Salah satu cara menaklukan sebuah bangsa adalah menguasai pendidikannya. Begitu juga pendidikan adalah sarana mencerahkan dan menyadarkan sebuah bangsa untuk bangkit dan merdeka.
2) Jika kita ingat, dulu para pendiri bangsa, mulai dari generasi Tan Malaka, Ki Hadjar Dewantara, hingga generasi Soekarno, Hatta dan Sjahrir, juga memulai perjuangannya melalui lembaga pendidikan.
3) Itu sebabnya, pendidikan harus diposisikan sebagai sektor vital dan strategis. Apalagi jika pembangunan sumber daya manusia (SDM) mau diprioritaskan.
4) Dengan latar belakang itu, sy bisa memahami knp penunjukkan Saudara Nadiem Makarim sbg Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masih diwarnai tanda tanya hingga hari ini. Sebagai urusan vital, sgt pantas jika publik berharap bidang ini dipimpin oleh orang-orang tepat dan mumpuni.
5) Masalahnya, Menteri Nadiem dianggap tak punya jejak di bidang pendidikan. Ia bukan berasal dari profesi pendidik, dan meskipun ia sukses di bidang lain, namun profesinya tak berkaitan langsung dengan bidang pendidikan.
6) Selama ini Pemerintah memang cenderung menjadikan pendidikan sebagai arena uji coba kebijakan, padahal semuanya dilakukan hampir tanpa kajian mendalam. Akibatnya, bongkar pasang kebijakan kerap terjadi.
7) Dulu, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pernah diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional, di mana nomenklatur kebudayaan dihilangkan. Sbg gantinya, urusan kebudayaan kemudian dimasukkan ke Departemen Pariwisata.
8) Dikeluarkannya nomenklatur kebudayaan dari kementerian pendidikan secara konseptual jelas keliru. Sebab, secara filosofis, pendidikan adalah bagian konstitutif, jika bukannya integratif, dari kebudayaan.
9) Pendidikan merupakan instrumen untuk mewariskan, memelihara, dan mengembangkan kebudayaan.
10) Meskipun pada zaman skg isi kebudayaan semakin banyak yg berasal dari sumbangan ilmu pengetahuan, namun ilmu pengetahuan tadi bukanlah kebudayaan itu sendiri, melainkan sekadar produk saja dari kebudayaan yang menjadi induknya.