Lalu, bagaimana profil Rizal hingga kini ditetapkan sebagai tersangka? Rizal Djalil merupakan Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang lahir pada 20 Februari 1956 di Kabupaten Kerinci, Jambi.
Ayah lima anak itu merupakan doktor lulusan Universitas Padjajaran, Bandung Jawa Barat. Rizal pernah menjadi anggota Komisi IX DPR periode 1999 hingga 2004 dan Komisi XI DPR 2004-2009 yang menangani keuangan dan perbankan.
Tahun 2005, Rizal juga pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN DPR RI. Ia pernah bekerja pada program penanggulangan kebutaan pada anak pra-sekolah, di bawah Hellen Keller Internasional, Jakarta dari tahun 1982-1983.
Karier di BPK Perjalanan karier di BPK, Rizal ditetapkan sebagai Ketua BPK pada 22 April 2014 untuk menggantikan Hadi Poernomo yang pensiun pada 21 April 2014.
Sebelum menjabat sebagai Ketua BPK, Rizal adalah Anggota VI BPK RI Pemeriksaan Daerah Timur.
Ia diangkat menjadi anggota BPK pada 19 Oktober 2009 dan memasuki batas purna bakti di tahun yang sama ketika ia diangkat menjadi ketua.
Selama di BPK, Rizal pernah memprakarsai dan memimpin audit atas Dana Otonomi Khusus Papua tahap I pada tahun 2002 hingga 2010, dan tahap II tahun 2011 dan 2012.
Ia juga pernah memimpin audit pengadaan barang dan jasa pada Universitas Indonesia tahun 2010 dan 2011. Lainnya, memimpin audit atas pembangunan fasilitas produksi vaksin flu burung tahun 2008 hingga 2011.
Ahok Serang dan Tantang BPK
Sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta (Ahok) melontarkan kata-kata yang menyerang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Catatan tribunnews.com, saat akan diperiksa KPK, Selasa (12/4/2016) Ahok menyebut BPK ngaco.
Hal tersebut menyikapi audit BPK yang menyebutkan menemukan enam indikasi pelanggaran yang dilakukan dan diduga menyebabkan keuangan negara dirugikan.
"Makanya itu kan audit BPK dan KPK sudah pernah audit investigasi ya kan? sekarang saya pengen tahu KPK mau nanya apa. Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok," kata Ahok.
Kemudian,usai diperiksa KPK pada hari yang sama Ahok menuding BPK menyembunyikan kebenaran.
"Yang pasti saya bilang BPK menyembunyikan data kebenaran. BPK minta kita melakukan sesuatu yang enggak bisa kita lakukan," katanya
"BPK minta batalkan transaksi beli rumah sakit. Mana bisa?" lanjut dia.