“Undang-undang KPK yang disetujui jelas melemahkan kinerja KPK,” kata Suriadi. Terkait BPJS Kesehatan, Suriadi menjelaskan bahwa BPJS dibubarkan karena defisit dari pada anggaran BPJS itu terus meningkat, sehingga anggaran APBN itu kemudian menurun.
“Kami lebih sepakat dengan Jamkesmas atau Jamkesda karena sudah beberapa tahun lalu sudah diterapkan dan tidak membebani APBN,” ujarnya. Hingga saat ini aksi terus berlanjut di depan gedung DPRD Palopo.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Demo Mahasiswa Tolak UU KPK Ricuh, Motor Polisi Dibakar, Mobil Patroli Dirusak"