Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM, MAUMERE---Calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Sikka, John Ragaimu, mendadak pingsan saat menyiapkan diri untuk gladi pelantikan, Sabtu (24/8/2019) sekitar pukul 14.00 Wita di ruang sidang utama DPRD Sikka, Pulau Flores.
Seperti di saksikankan pos-kupang.com, Sabtu siang, Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Sikka III mengeluh kepada rekanya yang duduk di samping kiri dan kanan dereten ketiga di dalam ruang sidang itu. Ia memegang kepala dan wajahnya mendadak pucat, lemas di kursinya.
Mereka memberi pertolongan. Seketika itu, suasana persiapan latihan kacau. Seluruh Caleg mendatangi tempat duduk John mengetahui keadaanya. Staf Sekwan mencarikan air panas, Caleg yang lain mengurut badanya.
• Hari Terakhir Pengabdian DPRD, Bupati Sikka Batalkan Paripurna Penetapan Ranperda APBD Perubahan
Namun usaha mereka tak bisa mengembalikan kondisi John Ragaimu. Wajahnya tampak pucat, tubuhnya terus lemah dan sulit komunikasi.
Henky Rebu, dan Alfonsus Ambrosius, bertindak cepat membobongnya keluar ruang sidang. Sopir mobil pimpinan DPRD melarikan kendaraan kecepatan tinggi menuju ke RSUD dr.TH Hillers Maumere.
Henky Reby, anggota DPRD dihubungi Sabtu sore mengakui kondisi Jhon sangat drop ketika dibawa. Setibanya di RSUD dipasang oksigen.
• Polisi Akan Segera Laksanakan Operasi Patuh 2019
• Ini Rekor Pertemuan 2 Tim Laskar Saburai Badak Lampung vs Persib Bandung Ini yang Lebih Unggul
“Saya baru telphon tanya lagi kondisinya kepada keluarganya, katanya sudah lumayan. Dia sudah bisa komunikasi, makan, dan minum. Saya harapkan ia segera pulih,” kata Hengky Rebu.
Ketua DPRD Sikka, Gorgonius Nago Bapa, juga mengharapkan John segera sehat sehingga bisa mengikuti pelantikan hari Senin (26/8/2019). (laporan wartawan pos-kupang.com, eginius mo’a)
Gerindra NTT Raih 62 Kursi Legislatif Dalam Pemilu 2019, Esthon Sampaikan Terima Kasih
POS-KUPANG.COM | KUPANG - DPD Partai Gerindra NTT meraih 62 kursi dalam Pemilu 17 April 2019 lalu. Untuk DPRD Provinsi NTT, Gerindra meraih enam kursi dan 56 kursi lainnya tersebar di DPRD kabupaten dan kota.
Hal ini disampaikan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi NTT, Ir. Esthon Foenay, M.Si saat rapat dan doa bersama di Sekretariat DPD Partai Gerindra NTT, Selasa (20/8/2019).
• Andre Koreh Soroti Dualisme Kelembagaan Pengelola Air Bersih di Kota Kupang
Hadir pada acara ini, Sekretaris DPD Gerindra NTT , Gabriel Beri Binna, Bendahara DPD Gerindra NTT, Tenci dan beberapa pengurus antara lain, Herman Banoet, Nus Turwewi, Agus Bria Seran, John Halut, Nodu Puga dan Dominggus Umbu Sasa.
Hadir pula caleg terpilih DPRD NTT, Jan Pieter DJ. Windy dan Muh.Sipriyadin Pua Rake, serta Ketua dan Sekretaris DPC Gerindra Sumba Timur.
Menurut Esthon, dalam Pemilu 2019, Partai Gerindra meraih 6 kursi di DPRD NTT untuk periode 2019-2024 ,sedangkan kabupaten dan kota Partai Gerindra juga berhasil meraih 56 kursi,sehingga total kursi dalam pemilu yang diraih sebanyak 62 kursi.
• Rapat Tim Kerja IDI NTT, Tinggi, Persentasi Perempuan di Pengurus Parpol
"Untuk DPRD NTT kita dapat enam kursi dan tiga kursi itu adalah muka baru dan tiga lain adalah incumbent," kata Esthon.
Dijelaskan, untuk DPRD kabupaten dan kota, Partai Gerindra berhasil merebut kursi Ketua DPRD ,yakni di Kabupaten Sumba Barat, sedangkan untuk Kota Kupang, masih berhasil merebut kursi Wakil Ketua.
Pada saat itu, Esthon menyampaikan terima kasih kepada delapan anggota DPRD NTT periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Gerindra yang melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat selama lima tahun dan berakhir secara baik tanpa cacat.
"Saya sampaikan terima kasih kepada delapan anggota dewan yang sudah menjalankan tugas dengan baik hingga akhir masa jabatan. Bagi yang tidak terpilih atau belum berhasil lagi, saya harapkan kita tetap bersama di Gerindra," katanya.
Dikatakan, untuk DPRD NTT ,sebelumnya Partai Gerindra menempati posisi wakil dan saat ini hanya mendapat Ketua Fraksi.
"Kepada caleg yang ada di pusat, provinsi dan kabupaten / kota yang belum berhasil jangan kecewa. Saya sebagai ketua menyampaikan terima kasih banyak kepada semua caleg yang telah membawa nama Gerindra di masyarakat," ujarnya.
Dikatakan, walaupun ada yang belum berhasil, diharapkan tetap ada di Partai Gerindra.
"Mari kita tetap bersama di Partai Gerindra. Bae sonde bae, Gerindra lebe bae," ujarnya.
Dikatakan, kader-kader yang ada dan yang belum mengikuti pesta demokrasi, maka kedepan akan diikutsertakan dalam momen -momen politik lain.
"Kedepan ini ada sembilan kabupaten yang melaksanakan pilkada serentak. Bagi yang belum berhasil dalam pileg , saya ajak kita tetap bersama di Partai Gerindra. Kita berbesar hati untuk terima hasil. Saya mohon maaf, kebersamaan kita selama lima tahun,jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Kita tetap jalin kebersamaan dan sebagai kader tetap menjadi kader Gerindra," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)
DPRD Sikka Tolak Kenaikan Tunjangan Perumahan dan Transportasi
POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Anggota DPRD Sikka di Pulau Flores ditawari kenaikan Tunjangan Perumahan dan Transportasi oleh Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo.
Tetapi tawaran yang disampaikan dalam pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Sikka 2019, ditolak DPRD Sikka.
Sejak awal tahun ini DPRD Sikka menerima tunjangan transportasi Rp 9 juta/bulan dan perumahan Rp 6.250.000/bulan berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Sikka, Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun 2018. Perbup Nomor 45 tahun 2017 dibuat pemerintahan sebelumnya, DPRD Sikka mendapat jatah tunjangan transportasi Rp 12,5 juta/bulan dan perumahan Rp 10 juta/bulan.
• PKK Manggarai Timur Gandeng Dinkes Cegah Stunting, Lihat Aksinya
“Pak bupati mencoba bersikap manis kepada DPRD dengan mengajukan tambahan angka pada pos tunjangan transportasi dan perumahan. Tetapi tidak merevisi Perbup Nomor 33 Tahun 2018,” kata Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Philips Fransiskus, kepada wartawan Sabtu (24/8/2019) siang di DPRD Sikka.
Philips hadir bersama Dus Aeng, Ketua Fraksi PKPI, Fabianus Toa dari Fraksi Gerindra dan Elsy Klowe dari Partai Hanura, menyebut tawaran ini dilakukan karena Perbup 33 Tahun 2018 tidak dikaji matang. Namun berdasarkan tudingan ‘mark up’ dan persekongkolan DPRD dengan mantan Bupati Sikka Drs.Yosef Ansar Rera.
• Panti Asuhan Agape Semangat Melayani Karena Kasih Tuhan
“Kami enjoy terima jumlah yang ada yang sudah dirubah dalam Perbup 33 Tahun 2018,” kata Fabinus Toa.
Dus Aeng mengatakan, tudingan Bupati Sikka kepada DPRD dan mantan Bupati Sikka (2013-2018) melakukan ‘mark up’ tunjangan transportasi Rp 12,5 juta/bulan dan perumahan Rp 10 juta tidak terbukti berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT yang memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) pengelolaan keuangan tahun 2018.
Gegara tunjangan transportasi dan perumahan ini, Bupati Sikka diadukan Ketua Fraksi Nasdem, Siflan Angi ke Polres Sikka, pekan lalu. Siflan telah menjalani pemeriksaan 3,5 jam, Rabu (21/8/2019). (laporan reporter pos-kupang.com, eginius mo’a)