Baca tanpa iklan
Rapat Badan Anggaran DPRD Lembata Bahas Optimalisasi PAD Tahun 2020
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo
POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA- Rapat Badan Anggaran DPRD Lembata turut membahas tekad Pemkab Lembata meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020 menjadi Rp100 milyar atau peningkatan sebesar 34 persen.
Sejumlah anggota dewan mendukung tekad ini seraya menyampaikan masukan dan saran supaya potensi sumber pendapatan yang ada bisa dikelola secara maksimal.
Wakil Ketua DPRD Lembata, Yohanes de Rosari meminta Pemkab Lembata mengintervensi anggaran untuk sektor-sektor kemakmuran seperti peternakan, pertanian, kelautan dan perikanan.
"Sektor sektor ini harus dipacu sebagai sektor pendukung, sektor pendorong," kata Yohanes.
Dia menambahkan pemerintah harus berani mengintervensi anggaran di sektor-sektor ini. Dia juga mendukung kerja sama dengan pemerintah daerah lain di NTT sebagai salah satu strategi mendapatkan pendapatan juga. Pemerintah harus berani.
Paulus Makarius Dolu, memberi catatan lain. Menurut dia kalau PAD tahun 2020 tidak sampai target jangan korbankan anggaran yang untuk rakyat.
• Tujuh Desa di TTU Rawan Pangan
Target pendapatan harus bisa digenjot kalau ada objek pendapatan yang bisa digalakkan oleh OPD.
"Target pendapatan sudah dinaikkan, belanja-belanja juga harus menguntungkan rakyat. Kalau ada DAK yang menu sesuai proposal yang diajukan pemerintah lebih-lebih itu infrastruktur jalan, harus dikebut. Kita harus sungguh-sungguh mengawal pendapatan yang ada," tegas Paulus dalam sidang di Ruang Sidang DPRD Lembata, Jumat (26/7/2019).
Anggota legislatif lainnya, Petrus Bala Wukak, mengaku optimis pada target pendapatan Rp 100 miliyar.
Berdasarkan investigasi dia, target pendapatan bisa lebih dari angka dimaksud jika dilihat dari potensi yang ada.
• Gandeng BPN, KPP Pratama Kupang Gelar Sosialisasi ke PPAT se-Kabupaten Kupang
"Kejar pendapatan besar jangan sampai rakyat dibebankan. Inovasi OPD itu yang paling penting," katanya.
Dia juga meminta pemerintah untuk menertibkan pungutan liar yang jadi salah satu kebocoran sumber pendapatan daerah. Secara tegas, dia mau pemerintah mencopot oknum yang lakukan pungutan liar.
"Sampaikan di pak bupati. Kita usulkan copot. Ini jadi catatan untuk disampaikan pada bupati. Sebagai ketua banggar saya tahu berapa perda yang bisa menopang kita punya pendapatan. Harus ada sebuah standar kerja yang tinggi," tegas Petrus.