Berita Kabupaten Nagekeo

FPK Nagekeo Soroti Pelayanan BLUD SPAM Nagekeo yang Mengecewakan

Penulis: Gordi Donofan
Editor: Rosalina Woso
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Suasana pertemuan FPK di Kantor Kesbangpol Nagekeo, Rabu (5/12/2018).

POS-KUPANG.COM | MBAY -- Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Sistem Pelayanan Air Minum
( BLUD-SPAM) Kabupaten Nagekeo terkesan sangat buruk dan mengecewakan masyarakat.

Dana pembangunan sarana air bersih yang digelontorkan miliaran rupiah tidak berbanding lurus dengan apa yang dialami oleh masyarakat selama ini.

Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Nagekeo, Basri Usman, mengungkapkan bahwa pelayanan air minum dari BLUD - SPAM sangat buruk dan mengecewakan masyarakat.

Masyarakat untuk mendapatkan air bersih, harus mengeluarkan uang sekitar Rp 200.000/ bahkan lebih dalam sebulan. Air minum yang dikelolah oleh BLUD - SPAM kabupaten Nagekeo sama sekali sangat mengecewakan masyarakat.

Tanggapi Himbauan Gubernur NTT Tentang Sampah, SMK Stella Maris Bersihkan Spot Wisata Bukit Cinta

Tiara Bahagia Diwawancarai Kakehashi Times Dalam Bahasa Jepang

Kota Ende Darurat Sampah Hasilkan 36 Ton Sehari

Keadaan ini terus dibicarakan di Forum Pembauran Kebangsaan, dan direkomendasikan kepada pemerintah kabupaten, namun belum menunjukan peruabahan atau perbaikan dalam pelayanan.

Basri mengatakan pemerintah duharapkan memberikan perhatian pada seluruh jaringan air bersih yang tidak berfungsi selama ini mulai dari kelurahan Mbay I, Mbay II, Tonggurambang, Marapokot, Nangadhero dan Aeramo.Wilayah kelurahan dan desa tersebut adalah wilayah yang paling menderita terkait dengan air bersih.

Fakta dilapangan, pembangunan jaringan air bersih sudah masuk pada wilayah - wilayah tersebut, nama jaringan itu hanya pajangan saja yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Pertanyaan keberhasilan pembangunan sarana air bersih apakah diukur dengan pipa - pipa yang terpasang diseantero kota Mbay dan sekitarnya, walaupun air tidak keluar.Bagaimana dengan sistem prinsip SID dan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini," Basri, Senin (10/12/2018).

Sebelumnya, hal itu terungkap dalam pertemuan Forum Pembauran Kebangsaan ( FPK ) yang dilaksanakan di kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ( Kesbangpol) kabupaten Nagekeo, Rabu (5/12/2018).

Satu Kantong Merah Tanpa Suara! Aksi Mahasiswa Biologi Undana Saat Menyisir Pantai Kota Kupang

Si Mulut Seribu di Daiama, Tak Sekedar Menebar Rumpon, Pesonanya Bikin Betah Seharian

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Kesbangpol kabupaten Nagekeo, Ali Donatus, Ketua FPK, Patris Bhira Garo Wasek, serta para pengurus dan anggota FPK kabupaten Nagekeo.

Hal yang sama juga disampaikan anggota FPK Nagekeo, Adrianus Alo, menurutnya Pelayanan Air bersih oleh BLUD SPAM Nagekeo sangat buruk.

Dulu masih ditangani oleh PU, pelayanan lebih baik dari yang sekarang. Pemerintah belum terlalu serius menangani kebutuhan fital masyarakat yang terkait dengan air bersih.

"Setiap pertemuan FKP, kita selalu mengangkat persoalan air bersih. Hasil pertemuan direkomendasikan ke pemerintah dalam hal ini Bupati, tapi belum ditindaklanjuti secara baik. Kita berharap pemerintah memberikan perhatian terkait dengan persoalan air bersih," ujarnya.

Sementara itu, Andi Nur Alim pada kesempatan itu menyentil keberadaan FPK dan semua yang menjadi anggota FPK terlibat dalam mengikuti pertemuan.

"Saya minta pemerintah perlu mempertegas Keberadaan FPK. Pemerintah Daerah mengeluarkan biaya untuk forum. Memang walaupun kecil, tapi ada anggaran. Kalau kita hanya menjaring aspirasi dan merekomendasikan kepada Bupati, tetapi sejauhmana Bupati menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh FPK selama ini. Dalam SK Bupati, yang menjadi Dewan Pembina adalah Wakil Bupati Nagekeo sebagai ketua, Kasat Intel Polres Ngada sebagai wakil ketua, Kepala Kantor Kesbangpol sebagai sekretaris, Asisten Administrasi Umum Setda Nagekeo sebagai anggota.Pasi Intel Kodim 1625 sebagai anggota. Kapos BIN Wilayah Ngada sebagai anggota. Namun sudah beberapa kali pertemuan, mereka - mereka ini tidak pernah sekalipun mengikuti pertemuan. Kalau bisa, dalam pertemuan berikutnya, mereka bisa hadir agar bisa mendengar langsung persoalan - persoalan yang terjadi di masyarakat dan bisa dicarikan jalan keluarnya, " ungkapnya.

Halaman
12

Berita Terkini