Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM - Zumi Zola meminta hakim proses hukum juga terhadap 53 anggota DPRD Jambi yang terima suap sebesar Rp 16 miliar.
Zumi Zola menyatakan menerima dan tidak bakal mengajukan banding atas vonis dari majelis hakim yakni 6 tahun penjara, denda Rp 500 juta sub 3 bulan kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun.
Meski begitu, Zumi Zola punya permintaan lain.
• Ramalan Zodiak Hari Ini, Capricorn Nikmati Kehidupan Pernikahan yang Damai, Zodiak Lain?
• Foto-Foto dan Video Mengerikan Saat Bencana Angin Puting Beliung di Bogor
Melalui kuasa hukumnya, Handika, Zumi Zola menginginkan kasus ini tidak hanya berhenti pada dirinya.
Zumi Zola yang juga Gubernur nonaktif Jambi ini berharap para anggota DPRD Jambi yang menerima uang suap "ketok palu" juga turut diproses.
"Pak Zumi Zola berharap putusan dia segera diproses. Tadi juga pengadilan sudah menyimpulkan uang ketok palu ada sejak 2016-2017.
Artinya apa? KPK tidak ada alasan untuk tidak proses anggota DPRD. Ini supaya adil," tegas Handika saat ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Terpisah jaksa KPK, Iskandar juga sependapat dengan majelis hakim bahwa sudah sangat jelas dan terbukti anggota DPRD menerima uang "ketok palu".
Iskandar meyakini kasus ini tidak akan berhenti pada Zumi Zola.
Pihaknya akan melakukan pengembangan atas kasus ini dalam waktu dekat.
"Kan sudah dibuktikan penerimaannya. Artinya ada uang ke pimpinan dan anggota DPRD. Kami punya analisa sendiri terkait dengan hal tersebut. Nah ini nanti ditunggu aja terkait dengan pengembangan perkaranya. Apakah dalam waktu dekat ini? Insya Allah," kata Iskandar.
• Jin BTS Ulang Tahun, Member BTS Tertua Tapi Masih Kekanak-Kenakkan, Ini Faktanya
• Jin BTS Ulang Tahun, Ini Julukan Lucu Buat Jin, ARMY Sudah Tahu?
* Zumi Zola Pasrah
Gubernur Jambi nonaktif, Zumi Zola pasrah setelah divonis enam tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat.
Dia menerima putusan hakim tersebut tanpa melakukan perlawanan.
"Saya terima keputusan hakim dan menghormati setiap proses jalannya hukum," ujar Zumi di Tipikor, Kamis (6/12/2018).