Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM | KUPANG - Fraksi PDIP DPRD NTT meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT agar memperhatikan kesejahteraan tenaga kontrak provinsi dan guru komite yang merupakan kewenangan Pemprov NTT.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD NTT, Aulora Agrava Modok, S.Sos dalam rapat paripurna ke-4 Masa Persidangan III DPRD NTT.
Rapat paripurna ini berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD NTT, Rabu (19/9/2018).
Baca: Dirjen Ruandha Minta Masyarakat Maka Menggit Sumba Timur Jaga Prasarana Air Bersih
Rapat dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi di DPRD NTT ini dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT , Alex Take Ofong, S.Fil, didampingi Wakil Ketua DPRD NTT, Yunus Takandewa.
Hadir pada kesempatan itu, Sekda NTT, Ben Polo Maing, Asisten II, Alex Sena, Asisten III, Stef Ratoe Oedjoe dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemprov NTT.
Saat diberi kesempatan kepada Fraksi PDIP, Juru Bicara Fraksi PDIP, Aulora Agrava Modok langsung dipersilahkan oleh Emanuel Kolfidus untuk membacakan pemandangan umum fraksi.
Dalam pembacaan pemandangan umum Fraksi PDIP, Aulora menyampaikan beberapa hal sebelum mengakhiri pandangan umum dari Fraksi PDIP.
Beberapa hal itu, yakni, meminta Pemprov NTT agar wajib memperhatikan peningkatan kesejahteraan tenaga kontrak provinsi dan juga guru komite agar sekurang-kurangnya kesejahteraan mereka sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP).
"Selain UMP, kami juga harapkan ada ketepan waktu pembayarannya, yang semula tiga bulan sekali menjadi setiap bulan," kata Aulora.
Hal lain yang disoroti Fraksi PDIP adalah kesejahteraan dari tenaga kesehatan dan tenaga sukarela provinsi melalui pembiayaan provinsi.
Pada kesempatan itu, Aulora juga mengatakan, Pemprov NTT perlu melakukan rekrutmen tenaga penyuluh pertanian, peternakan dan perikanan. Alasannya, rasio penyuluh masih 1:4 di setiap desa.
"Selain itu perlu meningkatkan biaya operasional penyuluh minimal Rp 500.000, karena selama ini hanya Rp 100.000. Hal ini dimaksudkan agar mampu mensukseskan program komoditas unggulan dan program ketahanan pangan," katanya.
Sedangkan untuk penyuluh perikanan, Angota Komisi V DPRD NTT ini mengatakan, perlu ada penyuluh perikanan di setiap garis pantai guna membantu mengawal program pemberdayaan masyarakat pesisir. (*)