Baca tanpa iklan
Untuk menciptakan pemilihan yang dekokratis, tegas Zet, maka negara harus hadir terlebih dahulu, memastikan rakyatnya sejahtra. Negara juga harus hadir memastikan semua orang harus pintar sehingga tidak ada lagi orang miskin orang bodoh untuk dituntun dalam pemilihan.
Sementara itu, Tim Pemenangan Paket Harmoni, Frans Kape mengatakan, dalam melaksanakan tahapan pilkada, semua tim tidak bisa menampik bahwa ada kos politik. Menururnya, kos politik tidak dapat dihindari mengingat topografi NTT yang merupakan provinsi kepulauan.
"Artinya memindahkan badan saja butuh uang. Kecuali tidur baru tidak butuh uang sehingga yang perlu kita hindari sekarang itu adalah money politic," kata Frans Kape.
Frans mengatakan, dalam melakukan kampanye, tim Harmoni sepakat untuk tidak hanya sekedar menyampaikan visi dan misi, tetapi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak termakan dengan isu sara dan melakukan praktik money politic.
Nara sumber lainnya Kepala Desa Baumata Timur Daniel Baitanu mengatakan, sampai saat ini, di desanya belum ditemukan adanya praktik politik uang.
Namun, isu sara masih dimainkan oleh tim pemenangan paslon. Sebagai pemimpin di desa, pihaknya terpanggil untuk dapat menghadirkan kecerdasan kepada masyarakat.
Sementara itu, Asisten Kapolda NTT Ampi Mesias Van Bolou mengatakan, Polri mulai dari Kapolri, Kapolda, beserta jajaran dibawahnya telah bersepakat untuk mengawal pilkada dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada. Ampi menegaskan, polisi tetap netral dalam melaksanakan tugas untuk mengawasi semua tahapan pilkada.
"Siapa pun yang masyarakat pilih, kita tetap akan netral dan mendukung pemerintahan yang ada," kata Ampi.
Baca: Laga Persebaya vs Persipura Berakhir 1-1, Fandry Imbiri Minta Maaf
Berdasarkan pantauan Pos-Kupang.com, acara dialog interaktif itu dihadiri oleh berbagai unsur seperti kepala desa, mahasiswa, dan organisasi ekstra kampus, akademisi, polisi, dan masyarakat. (*)