Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Pos-Kupang.Com, Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Anggota DPRD NTT, Angelino da Costa, S.H, M.Hum menegaskan, masih banyaknya masyarakat NTT yang belum mengantongi e-KTP diduga karena ada kendala menyangkut perangkat dan jaringan.
Angelino da Costa menyampaikan hal ini dalam rapat dengar pendapat antara DPRD NTT dengan KPU NTT dan Bawaslu serta Pemerintah di Aula Kelimutu, Gedung DPRD NTT, Senin (19/3/2018).
Baca: Belum Satu Tahun Jalan ke Desa Galang Rusak Lagi, Ini Harapan Kades Ari Samsung
Menurut Angelino, soal e-KTP sampai saat ini memang masih banyak yang belum melakukan perekaman. Kondisi ini memang cukup beralasan.
"Saya minta pemerintah beri penjelasan mengapa masih banyak yang belum lakukan perekaman. Apa kendala yang dihadapi," kata Angelino.
Baca: Pemerintah Anjurkan Pakai Pola Tanam Jajar Legowo, Ini Tujuannya
Dikatakannya, biasanya ada masalah soal jaringan dan perangkat perekaman ataukah blanko. Namun, jangan sampai ada kendala lain sehingga perlu dijelaskan agar publik bisa mengetahui secara baik.
Dia juga mengatakan, data pemilih pada pemilu terakhir yakni 3,2 juta. Namun saat ini ada penurunan.
"Misalnya ada warga yang keluar dari NTT. Apakah mereka itu bisa ikut pilih atau tidak," katanya.
Baca: Ballo Minta Dinas Terkait Kerja Keras Urusi Warga Belum Miliki e-KTP
Gabriel Manek, Anggota DPRD NTT lainnya mengatakan, masalah e-KTP merupakan masalah pemerintah.
"Ini masalah kronis, waktu pemilu kali lalu juga kita bicara soal KTP. Tapi sampai saat ini belum juga selesai," kata Gabriel.
Dikatakannya, soal daftar pemilih sementara (DPS), perlu diperhatikan sehingga nantinya penetapan daftar pemilih tetap (DPT) tidak lagi bermasalah.
Mantan Bupati TTU ini menduga masalah e-KTP ini bisa dijadikan sebagai isu politik. "Saya contohkan, misalnya di wilayah A adalah basis dari paslon A, maka bisa saja diurus e-KTP atau sebaliknya," katanya. (*)