Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Pos Kupang, Oby Lewanmeru
POS KUPANG.COM, KUPANG - DPRD NTT meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memending sementara pembangunan gedung DPRD NTT dalam tahun ini.
Pasalnya, beban anggaran di NTT saat ini masih besar selain akibat pengalihan kewenangan sejumlah instansi juga pengaruh kondisi keuangan nasional.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD NTT, Jefri Un Banunaek kepada Pos Kupang, Minggu (8/10/2017).
Menurut Jefri, dalam pendapat akhir Fraksi Keadilan dan Persatuan tentang RAPBD 2017 yang disampaikannya, sudah tegas menyampaikan kepada pemerintah agar rencana pembangunan gedung DPRD NTT yang baru dipending sementara.
"Ada beberapa fraksi, selain Fraksi Keadilan dan Persatuan juga sependapat agar rencana pembangunan kantor dewan dipending," kata Jefri.
Dia menjelaskan, alasan memending sementara rencana pembangunan gedung dewan itu antara lain, bahwa masih ada kebutuhan prioritas lain yang perlu diperhatikan pemerintah NTT seperti pembangunan infrastruktur dan juga membangun sumber daya manusia.
Selain gedung dewan, pihaknya menyoroti soal pembangunan monumen Pancasila.
"Kita berpendapat bahwa masih ada beberapa persoalan urgen masyarakat yang harus jadi perhatian, seperti hak-hak guru termasuk guru kontrak di SMA/SMK se-NTT, air bersih, infrastruktur jalan serta kebutuhan dasar lainnya,"kata Jefri.
Informasi yang diperoleh Pos Kupang bahwa ada beberapa fraksi di DPRD NTT yang dalam pendapat akhir fraksi tentang RAPBD 2017 meminta agar pembangunan Gedung DPRD NTT dan pembangunan monumen Pancasila dipertimbangkan.
Sementara alokasi anggaran untuk perencanaan gedung DPRD NTT yang baru sebesar Rp 1.5 M. Dana ini sempat menjadi polemik saat sidang di Badan Anggaran DPRD NTT. (*)