Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM, TAMBOLAKA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, akan melantik Markus Dairo Talu, S.H - Drs. Ndara Tanggu Kaha (MDT-DT) sebagai Bupati-Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD) masa jabatan 2014-2019.
Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Senin (8/9/2014).
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati SBD, Drs. Antonius Umbu Zaza, M.Si dan Wakil Ketua DPRD SBD, Jusuf Mallo, menyampaikan itu saat dihubungi Jumat (5/9/2014) sore. "Pelantikan MDT-DT harus berjalan karena ada perintah. Apalagi semua tahap sudah dilalui," tandas Jusuf Mallo.
Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, pada Jumat pagi ada rapat di Kemendagri, dihadiri Mendagri Gamawan Fauzi, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya. Selaku pimpinan DPRD SBD, Jusuf Mallo juga hadir. "Rapat itu, intinya membicarakan tentang protokoler, tata cara pelaksanaan pelantikan, berapa undangan yang hadir. Jadi, semua sudah ready (siap). Nanti hari Minggu (7/9/2014) gladi bersih," jelasnya.
Mengenai kehadiran anggota DPRD SBD, Jusuf Mallo mengatakan, semua diundang, namun karena pada tanggal 9 September 2014 akan ada pelantikan anggota DPRD SBD yang baru sehingga tidak mesti semua anggota DPRD SBD harus hadir.
"Paripurna pelantikan ini tidak perlu quorum. Yang penting ada unsur pimpinan dan anggota Dewan hadir," ujarnya.
Jusuf Mallo mengatakan, jika ketua DPRD SBD berhalangan hadir, maka dia siap memimpin paripurna pelantikan Bupati- Wakil Bupati SBD.
Plt Bupati SBD, Antonius Umbu Zaza, mengaku menerima dua telex dari Ditjen Otda. Telex Nomor T.131/53/3488/OTDA ditujukan kepada Gubernur NTT, Forkopimda NTT, Pimpinan DPRD SBD, Plt Bupati SBD dan Forkopimda SBD. Isi telex tersebut, jelas Umbu Zaza, pelantikan MDT-DT dilaksanakan tanggal 8 September di Gedung Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Kemendagri.
Telex kedua Nomor T.094/3487/OTDA, ditujukan kepada Gubernur NTT. Bunyi telex, menindaklanjuti surat saudara Nomor Pem.131/304/II/2014 tanggal 11 Agustus 2014 hal pengambilan sumpah/janji Bupati-Wakil Bupati SBD yang intinya menyerahkan proses pelantikan MDT-DT sebagai Bupati-Wakil Bupati SBD masa jabatan 2014-2019 kepada Mendagri, bersama ini disampaikan: Memberitahukan kepada Gubernur NTT guna menugaskan Sekda NTT, Karo Pem dan kepada Plt Bupati SBD agar menugaskan Sekda SBD, Sekwan DPRD SBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD SBD untuk hadir dalam rapat persiapan pelantikan pada hari Jumat (5/9/2014) pukul 09.00 WIB bertempat di ruang rapat Dirjen Otda lantai 8 Gedung F Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat.
"Telex kedua ini saya terima Kamis jam 10 malam. Minta kami hadiri rapat yang digelar jam 9 pagi di Depdagri. Bagaimana bisa hadir karena dapat informasi jam 10 malam. Karena waktunya mepet sehingga tidak mungkin dapat alat transportasi, kecuali dari Kodi ke Tambolaka. Jadi, saya tidak hadir. Bukan karena saya tidak mau, tapi karena transportasi tidak ada," jelas Umbu Zaza.
Wajib Hadir
Mengenai pelantikan MDT-DT di Jakarta, Umbu Zaza mengatakan, akan menghadiri acara pelantikan. "Saya wajib hadir. Saya sedang upayakan tiket," ujarnya.
Ia menjelaskan, pada tanggal 9 September 2014 ada pelantikan anggota DPRD SBD periode 2014-2019. Selain itu, lanjutnya, ada kunjungan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) bersama Pangdam Udayana dan Wakapolda Bali untuk melihat lokasi pembangunan radar di Kahale, Kodi.
"Saya upayakan agar dua kegiatan ini saya hadir," katanya.
Tindakan Dirjen Otda Provokatif
KETUA DPRD Kabupaten SBD, Yosep Malo Lende mengatakan, mendapat informasi dari Karo Tatapem Setda NTT, Silvester Banfatin, bahwa ada undangan dari Dirjen Otda untuk menghadiri pertemuan pada Jumat pagi.
"Rapat itu dengan agenda persiapan pelantikan. Saya tidak hadir," kata Malo Lende, saat dihubungi Kamis (4/9/2014) malam.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, tidak mengetahui informasi tentang pelantikan MDT-DT di Kemendagri pada Senin (8/9/2014). "Sama sekali saya tidak tahu. Setahu saya belum ada Keputusan Presiden (Keppres). Lalu apa rujukan Mendagri untuk melantik? Kalau ada Keppres dipublikasi, mana, jangan atur diam-diam di Kemendagri," tandas Malo Lende.