Pedagang Kaki Lima di Trotoar Jalan El Tari Kota Kupang

Pemerintah perlu menempatkan dialog sebagai langkah awal, bukan sebagai respons setelah 
konflik muncul.

Sosialisasi kebijakan, pemetaan kepentingan PKL dan warga, serta penyampaian pesan yang konsisten—bahwa penataan bukan pengusiran—harus menjadi narasi utama.

Lebih jauh, komunikasi harus dibarengi dengan solusi konkret. Relokasi ke tempat yang layak, 
pengaturan jam berdagang, atau penetapan zona khusus PKL akan memperkuat pesan bahwa 
pemerintah hadir sebagai pengelola kota yang adil, bukan sekadar penegak aturan.

Tanpa langkah nyata, komunikasi akan dianggap sebatas retorika.

Peran media massa, termasuk surat kabar, juga krusial. Media dapat menjadi jembatan antara 
kebijakan pemerintah dan pemahaman publik.

Dengan informasi yang berimbang dan kontekstual, media membantu mencegah polarisasi opini serta mendorong lahirnya solusi kolaboratif.

Pada akhirnya, persoalan PKL di trotoar Jalan El Tari adalah cermin tantangan tata kelola perkotaan.

Keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari bersihnya trotoar, tetapi dari kemampuannya menjaga reputasi, meredam potensi krisis, dan membangun kepercayaan
melalui komunikasi yang manusiawi dan berkeadilan.

Jika dikelola dengan tepat, penataan kota justru dapat menjadi momentum memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS