Jamin Kesehatan Warga, Pemkab Belu dan BPJS Kesehatan Teken PKS Tahun Anggaran 2026

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA- Pemerintah Kabupaten Belu bersama BPJS Kesehatan Cabang Atambua menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Belu melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun Anggaran 2026.

Penandatanganan PKS berlangsung di Ruang Rapat DPRD Belu, Selasa (23/12/2025) malam.

PKS ditandatangani oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Atambua, dr. Sarwika Meuseke, dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, dr. Elen Corputty, atas surat kuasa Bupati Belu, Willybrodus Lay.

Melalui kerja sama ini, sebanyak 32.451 warga Kabupaten Belu yang telah melalui proses verifikasi ditetapkan sebagai peserta JKN kategori Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP), sesuai Surat Keputusan Bupati Belu Nomor 335/HK/2025. Seluruh iuran peserta tersebut dibiayai penuh oleh Pemerintah Daerah.

Jumlah peserta pada tahun 2026 ini mengalami peningkatan dibandingkan PKS tahun 2025 yang hanya mencakup 30.233 warga.

Baca juga: BPJS Kesehatan Optimalkan Pelayanan JKN Lewat Kredensial RSUD Atambua

Berdasarkan data kepesertaan, jumlah penduduk Kabupaten Belu yang telah terdaftar sebagai peserta JKN saat penandatanganan PKS mencapai 239.100 jiwa atau 102,29 persen dari total penduduk. Sementara tingkat keaktifan peserta berada pada angka 205.215 jiwa atau 87,80 persen.

Program JKN ini merupakan salah satu janji politik Bupati Belu, Willybrodus Lay, bersama Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, dalam menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Kabupaten Belu.

Bupati Belu, Willybrodus Lay, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas terlaksananya kerja sama tersebut.

 Ia berharap pada tahun 2026 tidak ada lagi masyarakat yang terkendala pelayanan kesehatan akibat belum memiliki BPJS Kesehatan.

“Kalau masih ada warga yang belum ter-cover BPJS, saya minta pimpinan OPD, camat, lurah, dan pemerintah desa segera menyampaikan agar bisa diterbitkan kepesertaan JKN. Jangan sampai ketika membutuhkan pertolongan di rumah sakit justru ditolak,” tegas Bupati.

Ia menambahkan, penandatanganan PKS ini dilakukan setelah melalui proses verifikasi ulang data by name by address yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Sosial Kabupaten Belu.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Atambua, dr. Sarwika Mausake, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Belu, DPRD Belu, serta seluruh jajaran atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program JKN di Kabupaten Belu.

“Saat ini kepesertaan JKN di Kabupaten Belu sudah berada di atas 100 persen dengan tingkat keaktifan mencapai 87,80 persen. Kami berharap capaian ini dapat terus terjaga hingga akhir tahun 2026 dengan skema Universal Health Coverage (UHC) prioritas,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dibiayai oleh Kementerian Sosial hingga Desember 2025 mengalami peningkatan signifikan, dengan total mencapai 119.407 peserta.