TTU Terkini

Anggota DPRD TTU Sikapi Rencana Pengajuan Pinjaman Daerah 

Doktrin Partai Golkar adalah karya kekaryaan. Mereka memberikan dukungan terhadap kepala daerah karena berkaitan dengan Perda RPJMD.

Penulis: Dionisius Rebon | Editor: Sipri Seko
POS-KUPANG.COM/DIONISIUS REBON 
JUMPA PERS - Ketua dan Sekretaris beserta anggota Fraksi Golkar Solidaritas saat menggelar jumpa pers usai rapat paripurna Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun sidang 2024-2025. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon 

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Anggota Fraksi Golkar Solidaritas sekaligus Ketua DPRD TTU dan Ketua DPD II Partai Golkar TTU, Kristoforus Efi menjelaskan, Fraksi Golkar Solidaritas tidak alergi terhadap pinjaman daerah dan menyetujui. Namun, isi pinjaman tersebut harus dipertunjukkan kepada hal-hal prioritas rakyat dan hal mendesak lainnya.

"Sebagai anggota fraksi, saya tentunya menghormati keputusan fraksi terkait apa yang sudah dibacakan itu sudah final," ujar Kristoforus, Selasa, 12 Agustus 2025.

Ia menjelaskan, keputusan tersebut merupakan keputusan fraksi. Kendati demikian, pendapat pribadi sebagai anggota fraksi sekaligus Ketua DPD II Partai Golkar TTU, Kristoforus menyampaikan bahwa, dalam rapat virtual DPD Partai Golkar tanggal 21 Mei 2025 lalu, anggota DPRD Partai Golkar diinstruksikan mendukung setiap kegiatan kepala daerah yang didukung oleh Partai Golkar maupun tidak.

Pasalnya, doktrin Partai Golkar adalah karya kekaryaan. Mereka memberikan dukungan terhadap kepala daerah karena berkaitan dengan Perda RPJMD.

Sikap pribadi sebagai Ketua DPD II Partai Golkar TTU dan juga anggota fraksi sangat mendukung rencana pengajuan pinjaman daerah tersebut. Walaupun begitu, dinamika di dalam rapat fraksi memilih diksi menunda dengan alasan serta pertimbangan tertentu dan hal ini harus dihargai.

Karena, Partai Golkar sangat plural dan penuh dengan perbedaan. Namun, mayoritas menyetujui sebuah hal, itu menjadi bagian dari sikap fraksi.

"Saya sebagai anggota fraksi sekaligus, Ketua DPRD dan Ketua DPD II Partai Golkar, menjalankan instruksi dari atasan untuk mendukung kebijakan kepala daerah. Karena pinjaman daerah itu terkait dengan kebijakan," bebernya.

Mengingat hal ini telah menjadi sikap fraksi maka, Fraksi Golkar Solidaritas meminta pemerintah daerah untuk menunda rencana pengajuan pinjaman daerah. (bbr)

 

 

 

Baca berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE.NEWS

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved