Fraksi PKB DPRD TTU Angkat Bicara Ihwal Rencana Pengajuan Pinjaman Daerah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon 

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Mikhael Melki Lopez, S. T mengatakan, sampai saat ini Partai PKB masih berdiri bersama pemerintah daerah Kabupaten TTU. Pasalnya, Partai PKB merupakan partai pengusung utama Bupati dan Wakil Bupati TTU saat ini.

"Fraksi PKB DPRD TTU para prinsipnya mendukung semua program kerja pemerintah daerah Kabupaten TTU yang berpihak kepada masyarakat," ucapnya, Jumat (8/8/2025).

Selain itu, Fraksi PKB juga perlu menyatakan bahwa, segala keputusan Fraksi PKB harus datang dari masyarakat akar rumput dan aspirasi masyarakat.

Ihwal rencana pinjaman yang diajukan pemerintah daerah sebesar Rp. 120.000.000.000, Fraksi PKB masih mempertanyakan banyak hal. 

Baca juga: Rencana Pengajuan Pinjaman Daerah, Ini Penjelasan Ketua Fraksi PDIP DPRD TTU

Ia menjelaskan, Fraksi PKB meminta agar OPD yang mengusulkan kegiatan atau program yang dibiayai dari dana pinjaman tersebut, mampu menjelaskan kepada Fraksi PKB bahwa, program tersebut bisa berpihak kepada masyarakat kecil dan mampu mendatangkan PAD dengan hitungan atau kajian yang memadai.

"Sehingga Fraksi PKB mampu diyakinkan kalau, pinjaman tersebut dapat bermanfaat bagi daerah ini dan masyarakat," ungkap Melki.

Meskipun demikian, Fraksi PKB sangat menyayangkan karena OPD terkait tidak dapat menjelaskan perihal manfaat dan dampak program pembangunan yang dialokasikan melalui dana pinjaman itu. 

Oleh karena itu, sebagai Fraksi DPRD yang berdiri bersama pemerintah, belum bisa menyatakan sikap untuk menyetujui ataupun menolak. Pasalnya, belum diketahui dana pinjaman ini berdampak baik atau sebaliknya.

Ia menuturkan, meskipun hal ini masih berdasarkan penafsiran dari kalangan bawah namun, Fraksi PKB selalu meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut.

Fraksi PKB menilai, lanjutnya, apabila hal ini disandingkan dengan kebutuhan masyarakat tentunya ini bukan merupakan skala prioritas. Dalam rencana pembangunan daerah, pembangunan harus berhubungan dengan skala prioritas.

Pembangunan melalui rencana pinjaman daerah ini diperlukan kajian yang meyakinkan dan jelas jika investasi sebesar ini akan mendatangkan PAD yang besar bagi daerah. 

Anggaran yang ada di daerah semestinya dialokasikan untuk pembangunan yang masuk dalam skala prioritas. Di sisi lain, masyarakat masih membutuhkan air untuk mengairi sawah, untuk kebutuhan dasar dan infrastruktur lainnya. (bbr)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS