Rakor Percepatan Program Pempus, Ratusan Sekolah di NTT Bakal Direvitalisasi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Pemerintah Pusat (Pempus) menggelar rapat koordinasi atau Rakor percepatan implementasi program Pempus di NTT. 

Rakor bersama Kementerian dan Kepala Daerah di NTT berlangsung, Rabu (6/8/2025) di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT. Dalam kesempatan itu, Gubernur NTT Melki Laka Lena menyebut ratusan sekolah di NTT bakal direvitalisasi. 

"Saya dapat informasi dari Pak Wamen Dikdasmen, kita dapat 500 unit (sekolah) yang direvitalisasi," kata Melki Laka Lena. 

Artinya, kata dia, ada ratusan sekolah dari tingkat SD hingga SMA yang akan mendapat dukungan Pemerintah Pusat untuk revitalisasi atau perbaikan. 

Baca juga: Semangat Kemerdekaan ke-80 RI, PSMTI dan Polda NTT Gelar Donor Darah dan Bakti Sosial di Kupang

Politikus Golkar itu mengatakan, selain perbaikan, program itu juga akan dilaksanakan pembangunan gedung baru hingga mendukung kelengkapan pada setiap sekolah yang menjadi dasar revitalisasi. 

"Pak Wamen kalau mungkin ditambah, bagus juga. NTT siap menerima dengan baik," kata Melki Laka Lena. 

Dia menyampaikan terima kasih kepada Kemendikdasmen yang telah mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi 500 unit sekolah di NTT.

unggulan dari Kemendikdasmen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. 

Melki dalam kesempatan itu menyampaikan beberapa program Pempus di NTT sudah berjalan, dan terus dilakukan perbaikan. Termasuk pembangunan Balai Latihan Kerja atau BLK. Melki meminta tambahan BLK di NTT. 

Dia berkata, percepatan implementasi program Pemerintah Pusat di NTT adalah hal penting yang harus dikerjakan. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memastikan seluruh rencana dan program Pemerintah Pusat dapat diimplementasikan secara baik dan tepat sasaran di NTT.

Menurutnya, Pemerintah Pusat di bawah arahan Presiden Prabowo telah menyiapkan serangkaian program prioritas yang selaras dengan kebutuhan mendesak Provinsi NTT. 

Program-program ini dirancang bukan sebagai inisiatif terpisah, melainkan sebagai paket kebijakan terpadu yang secara langsung menyasar akar persoalan pembangunan di daerah.

“Kita punya dukungan anggaran tahunan sebenarnya besar sekali, tapi sampai saat ini dengan dukungan anggaran yang besar itu kita belum bisa lakukan oleh sebab kita belum siap karena berbagai alasan,” jelasnya.

Melki Laka Lena menyebutkan, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, NTT berpotensi kehilangan kesempatan untuk menggunakan anggaran hampir 8 Triliun ini oleh karena ketidaksiapan di lapangan.