IAKMI NTT Sebut Penanganan HIV/AIDS Belum Ada Terobosan Baru 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebut penanganan HIV/AIDS di NTT selama ini belum ada terobosan baru. 

"Selama ini belum ada terobosan baru. Semua program mengikuti yang sudah ada. Harus ada cara luar biasa," kata Sekretaris IAKMI NTT, Vinsen Belawa Making, Senin (4/8/2025). 

Vinsen Making menyarankan pemerintah kabupaten harus mewajibkan semua masyarakat desa untuk tes HIV. Kewajiban itu diikuti dengan sanksi bagi orang yang tidak mengikuti seperti  tidak dilayani administrasi dan diberhentikan semua bantuan. 

Kemudian, tes juga berlaku untuk semua instansi Pemerintahan. Setelah dilakukan tes yang masif, dilanjutkan dengan penanggulangan dengan mengonsumsi obat rutin dan membatasi aktivitas seksual bagi yang positif. 

Baca juga: ODHIV NTT Butuh Jaminan Pengobatan dan Bebas dari Diskriminasi

"Selama ini langkah kuratif/pengobatan sudah berjalan cukup baik. Yang masih perlu adalah pencegahan. Cara pencegahan yang terbaik adalah pada remaja dan anak muda. Mereka wajib di edukasi secara terus menerus," ujarnya. 

Vinsen Making mendorong lembaga keagamaan juga harus turun tangan untuk memberikan arahan. Baginya keluarga adalah benteng terakhirnya sehingga sangat perlu pembetukan nilai moral yang tinggi. 

Bagi kelompok berisiko, kata dia, juga perlu dilakukan monitoring dan pendampingan agar bisa keluar dari dari lingkaran tersebut.

Ketegasan pemerintah sangat dibutuhkan, terutama menertibkan semua tempat yang diduga sebagai tempat prostitusi dan lainnya. 

"Screening wajib dan apabila ada yang positif segera diambil tindakan dengan mengembalikan ke daerah asalnya," kata pengajar Universitas Citra Bangsa (UCB) ini. 

Vinsen Making berpandangan, bila penanggulangan menyasar ke titik yang dianggap sebagai tempat penyedia jasa, Pemerintah perlu membuat kebijakan dan melegitimasi tempat tersebut. 

"Memang butuh nyali yang besar. Kita masih menganalisa dampak penutupan lokalisasi dengan peningkatan kasus ini," katanya. 

Menurut dia, tempat layanan seperti jasa pitrad dan beberapa perhotelan bahkan ikut menjadi hotspot atau tempat lokalisasi terselubung. Untuk itu, ketegasan Pemerintah sangat diperlukan. 

"Kita dihadapkan pada dilema norma agama dan kesehatan. Dari sisi kesehatan tentu kita membutuhkan spot resmi untuk memantau dan mengurangi bahasa yang terselubung atau fenomena gunung es ini," ujarnya. 

Kepala LP3M UCB Kupang itu menyebut selain masalah HIV/AIDS di NTT, terdapat penyakit lain yang perlu dilakukan penanganan yakni Tuberkulosis atau TB. 

"Ini penularannya sangat cepat dan semuanya berkontribusi pada stunting dan kemiskinan," sambung Vinsen Making. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS