Dongkrak PAD, Wagub Johni Asadoma Minta Kontraktor Mutasi Kendaraan Proyek ke NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD, Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma meminta para kontraktor agar memutasi kendaraan proyek ke pelat NTT. 

Menurut Johni, kebanyakan kendaraan proyek yang melakukan aktivitas di NTT tidak membayar pajak dalam daerah. Akibatnya, tidak ada kontribusi apapun ke PAD. 

“Pendapatan Asli daerah kita hanya sekitar Rp 1,4 triliun dari total APBD Rp 5,4 triliun. Dari itu, Rp 211 miliar harus digunakan untuk membayar utang ke PT SMI. Artinya, ruang fiskal kita sangat sempit. Jika PAD naik, pembangunan bisa lebih luas dan merata,” kata, Jumat (1/8/2025). 

Mantan Kapolda NTT itu mengajak seluruh pihak, terutama pelaku usaha dan kontraktor, untuk ikut bertanggung jawab dalam pembangunan, khususnya dengan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Purnawirawan Polri itu menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, yang baru mencapai 46 persen. 

Kendaraan-kendaraan besar milik kontraktor proyek, kata dia, terutama yang menggunakan pelat luar daerah seperti B, L, atau BK, semestinya dimutasi ke NTT agar pajaknya masuk ke daerah.

“Kalau Anda cari makan di NTT, ya bayar pajaknya juga di sini! Kami sudah beri insentif penghapusan biaya mutasi kendaraan. Tapi kalau Anda tetap tidak mutasi, Anda merugikan daerah,” tegasnya.

Johni Asadoma  menyinggung potensi kerugian daerah akibat kendaraan besar yang digunakan kontraktor namun tidak menyumbang PAD, padahal berkontribusi terhadap kerusakan jalan dan konsumsi BBM tinggi.

“Kami sedang mencari formula agar kendaraan-kendaraan luar ini tetap bisa dikenakan pajak daerah. Tapi saat ini, solusi terbaik adalah mutasi kendaraan ke NTT,” ujarnya.

Selain soal pajak, Asadoma juga mengajak para kontraktor menyisihkan sebagian dari hasil proyek untuk membantu pembangunan sumber daya manusia. Ia mencontohkan menjadi orang tua asuh bagi anak-anak stunting atau membiayai pendidikan mahasiswa asal NTT.

Baca juga: Johni Asadoma Ingatkan Guru Kendalikan Diri dan Tidak Salahgunakan Uang 

“Kalau Anda dapat proyek Rp 50 juta, 10 persen saja cukup untuk membiayai satu anak kuliah. Jangan seperti Laut Mati—air masuk tapi tak pernah keluar. Kalau Anda berbagi, berkat lain akan mengalir,” katanya.

Dia mendorong para kontraktor untuk memanfaatkan sarana dan prasarana milik Pemprov NTT seperti alat berat, laboratorium, dan gedung kantor yang dapat disewa secara resmi dan legal.

“Itu juga bentuk kontribusi terhadap PAD. Jangan biarkan aset daerah menganggur,” ujarnya.

Ia mengingatkan seluruh proses pekerjaan infrastruktur dilakukan secara terbuka dan diawasi banyak pihak, termasuk masyarakat, DPRD, dan media.

“Mari kita bekerja dengan hati nurani. Kita harus jadi bagian dari pembangunan NTT, dan harus berarti bagi masyarakat,” katanya. 

Dengan target PAD tahun 2025 sebesar Rp 2,8 triliun, Pemprov NTT berharap kolaborasi lintas sektor bisa mempercepat pembangunan infrastruktur dan kualitas hidup masyarakat di seluruh pelosok daerah. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS