Pemerintah Provinsi NTT Bakal Kaji Data Ratusan Ribu Anak Tidak Sekolah

"Agar orang tua dari keluarga miskin tidak lagi menangis diam-diam karena tak mampu memenuhi angka yang dicantumkan dalam rincian biaya sekolah setiap tahun yang terus mencekik," katanya. 

Menurut dia, temuan ini akan memperkuat rekomendasi atau permintaan Ombudsman  kepada Gubernur NTT agar adanya sekolah murah, bahkan gratis. 

Selain itu, Beda Daton juga menyebutkan hanya 32 persen lulusan SMA/SMK/SLB di NTT melanjutkan ke perguruan tinggi. Setidaknya ada 10.590 anak belum pernah sekolah dan 27.287 murid tidak menamatkan SD/SMP.

Ombudsman sering menjumpai praktik beban biaya tinggi dunia pendidikan. Dalam tahun ajaran 2025/2026, pungutan atau sumbangan komite yang diwajibkan setiap sekolah bervariasi dari Rp 50.000- 150.000 per siswa setiap bulan. 

"Melebihi dana BOS. Biaya awal masuk kelas X bisa mencapai Rp 2,5 juta," katanya. 

Sementara itu, praktik diskriminatif pun masih terjadi di sekolah. Ombudsman NTT menemukan ujian sekolah ditunda atau ijazah ditahan karena tunggakan pungutan membatasi akses pendidikan bagi siswa tidak mampu.

Ombudsman NTT meminta ada perbaikan strategis dengan melakukan audit kebutuhan guru, mengurangi pungutan jika guru ASN/PPPK sudah dibiayai negara, menghapus insentif tambahan, dan mengurangi kegiatan non-esensial.

Beda Daton mendorong setiap sekolah menerapkan Keputusan Kadis Pendidikan NTT No. 421/25/PK/2021, membedakan pungutan dan sumbangan, serta menyusun RKAS secara terbuka dan proposional. 

"Tegaskan Surat Edaran Kadis No. 421/1539/PK 2.2/2024 tentang siswa wajib ikut ujian tanpa syarat pungutan, ijazah tidak boleh ditahan dan menyerahkan ijazah yang masih ditahan dengan alasan belum
melunasi uang komite dan biaya lainnya," tambah dia.

Beda Daton menyarankan langkah menuju pendidikan gratis. Dia meminta sekolah untuk hanya mengandalkan dana BOS, tanpa tambahan pungutan dari orang tua/wali siswa.

Cerminan itu, menurut dia, sudah dilakukan SMK Negeri Kolbano dan SMAN 2 Kupang Barat. Kedua sekolah ini berhasil menerapkan pendidikan gratis, menjadi teladan bagi sekolah lain.

Sekolah lainnya yang akan mengikuti adalah SMA Negeri Borong mulai pada tahun ajaran 2025/2026. Untuk itu, Beda Daton menegaskan tahun ajaran kali ini harus menjadi ponakan perubahan menyeluruh. 

"Jadikan tahun pelajaran 2025/2026 momentum perubahan sistemik untuk pendidikan inklusif, adil, dan bebas pungutan di NTT," katanya. 

Bila ini bisa dilakukan maka, akses dan partisipasi pendidikan di semua jenjang lebih meningkat. Langkah ini juga turut memastikan anak bisa mengakses pendidikan. 

Dampak baik lainnya adalah pengurangan angka anak tidak sekolah atau ATS sehingga masa depan anak-anak NTT lebih baik. Sekolah gratis itu pun bisa menciptakan rasa keadilan dan menghilangkan hambatan finansial dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan.