Angka Tidak Sekolah Anak Di SBD Tinggi, DPRD Ultimatum Kades Lakukan Hal Ini

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, TAMBOLAKA - Ketua DPRD Sumba Barat Daya (SBD), Rudolf Radu Holo bersama anggota DPRD  Sumba Barat Daya lainnya, Heribertus Pemudadi dan Daud Taka di Kantor DPRD itu, Senin 14 Juli 2025 meminta  para kepala desa se-Sumba Barat Daya untuk mendata seluruh anak  yang tidak sekolah di desa masing-masing. 

Selanjutnya, terhadap anak-anak berusia sekolah  akan dibantu agar bisa sekolah kembali sehingga  bisa mendapatkan layanan pendidikan yang baik.

Selain itu,  perlu menyelenggarakan lomba membaca menulis kelas rendah (kelas 1-3) antar sekolah guna memacu para guru disetiap sekolah untuk lebih giat mengajar dan anak-anak bertambah semangat belajar.

Baca juga: Kadis Perhubungan SBD: Pemasangan Traffic Light  di Jalan Galatama Demi Tertib Lalu Lintas

Harapan ke depan, semua anak kelas rendah terutama kelas III yang hendak naik kelas IV, semua sudah bisa membaca.

Sebab berdasar hasil temuan dewan saat berkunjung di sekolah-sekolah menemukan banyak anak putus sekolah alias tidak mau sekolah karena malu dengan sesama teman sekolah akibat tidak bisa membaca dan menulis. Padahal rata-rata sudah duduk di kelas tinggi yakni IV-VI.

Langkah lainnya adalah perlu evaluasi  setiap semester oleh setiap sekolah guna memastikan proses kegiatan belajar mengajar sudah berjalan baik terutama anak-anak kelas rendah.

Lebih lanjut, Rudolf Radu Holo juga meminta dinas teknis dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk secara rutin melakukan evaluasi kegiatan KBM setiap sekolah pada setiap semester.

"Termasuk menyelenggarakan lomba membaca dan menulis antar kelas rendah antar sekolah guna memotivasi guru lebih giat mengajar dan anak-anak lebih bersemangat belajar," kata Rudolf Radu Holo.

Baca juga: Plt Kadis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SBD Siap Perbaiki Pelayanan

Anggota DPRD Sumba Barat Daya, Heribertus Pemudadi meminta Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan belajar mengajar selama ini guna mengatasi persoalan lama yang terus terjadi sampai sekarang.

Dengan demikian dapat terurai persoalanya sehingga pemerintah dapat mengatasinya dengan baik.

Heribertus Pemudadi menambahkan masih banyak anak-anak di daerah ini  tidak sekolah dan putus sekolah bukan persoalan ekonomi karena hampir semua sekolah gratis.

"Hanya beberapa sekolah saja terutama sekolah swasta masih ada biaya sekolah. Namun biaya itu masih wajar karena sesuai kesepakatan bersama komite sekolah," kata Heribertus Pemudadi. (pet)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS