Anggota DPR Kritik Sekolah Kedinasan yang Dibiayai Negara

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Juliyatmono, anggota Komisi X DPR dari fraksi Golkar mengkritik pembiayaan sekolah kedinasan oleh negara.

Dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ( Mendikti Saintek ) Brian Yuliarto, Rabu (2/7/2025), Juliyatmono bahkan menyarankan agar sekolah kedinasan tidak lagi gratis.

Selai  itu, lulusan sekolah kedinasan tidak serta merta memiliki jaminan langsung jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Menurut dia, sekolah kedinasan telah membuat korsa atau semangat persatuan dan kesetiakawanan dalam unit oragnisasi. 

Sekolah kedinasan, kata dia, telah membuat mahasiswanya tampak seperti eksklusif serta merasa lebih baik dari masyarakat lainnya.

"Membangun korsa, mereka kurang bisa menerima kehadiran yang lain. Merasa paling jago, paling unggul," kata Juliyatmono dikutip dari Kompas yang melansir YouTube Tv Parlemen.

Juliyatmono mengatakan, biaya sekolah kedinasan tidak murah dan seluruh dananya ditanggung oleh negara lewat mandatory spending 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN). 

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar sekolah kedinasan tidak lagi memiliki eksklusivitas, seluruh masyarakat bisa masuk dengan proses seleksi ketat, membayar pendidikan, serta lulus tidak langsung menjadi CPNS.

"Ini sebuah gagasan. Bagaimana tanggapannya dan perlu kajian yang mendalam sehingga semua bisa menerima pada saatnya nanti," ujarnya.

Juliyatmono menyarankan sekolah kedinasan bisa sama seperti perguruan tinggi lain di mana mahasiswanya membayar dan berkompetisi.

Setelah lulus, mereka bisa sama-sama bersaing secara adil dengan ikut selekai CPNS seperti masyarakat lainnya.

"Kalau dia mau sekolah di IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) ya masuknya ketat, di situ bayar pada saat mereka ikut CPNS ya ikut CPNS," jelas Juliyatmono. (*/ian)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS