Pungutan di SMAN dan SMKN, Mantan Kadis Dikbud NTT Sarankan Subsidi Biaya Pendidikan 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pungutan pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) kerap terjadi.

Mantan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Nusa Tenggara Timur (NTT) Linus Lusi menyarankan adanya subsidi biaya pendidikan. 

Subvensi pendidikan itu dianggap perlu dilakukan mengingat ada peran dari SMAN/SMKN perihal pendapat asli daerah (PAD). Selama ini sekolah-sekolah sering memberi PAD kepada Pemerintah. 

Linus Lusi mengatakan, masalah pungutan oleh sekolah belakangan hanya ingin menyelematkan agar tidak ada perbedaan atau diskriminasi antar siswa. Meski satu sisi belum ada aturan yang lebih detail. 

Baca juga: Wagub NTT Johni Asadoma Pastikan Evaluasi Imbas Pungutan di SMAN dan SMKN 

“Aturannya memperbolehkan untuk memungut asalkan adanya kesepakatan bersama. Sedangkan ada aturan lain yang tidak boleh. Disisi lain, kondisi mendesak untuk memungut melalui kesepakatan bersama. Tapi tetap tidak adanya rasa keadilan kepada murid yang ekonomi kurang mampu,” kata dia, Jumat (4/7/2025). 

Untuk itu, ia mengusulkan agar pemerintah mengatur agar adanya subsidi pendidikan. Sebab, setiap sekolah juga dibebani pendapatan dari kantin sekolah dan unit usaha lainnya di SMKN.

“Peran sekolah sangat luar biasa. Tidak saja mencerdaskan anak bangsa, tapi ikut berkontribusi bagi PAD. Rp 1 miliar PAD dari Dinas Pendidikan setiap tahunnya dihasilkan dari sekolah-sekolah,” kata Staf Ahli Gubernur NTT Bidang Perekonomian dan Pembangunan ini.

Usulan ini juga, pernah disampaikan Linus Lusi saat rapat antara Kepala Sekolah di Kota Kupang dengan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma beberapa hari yang lalu. 

Mantan Kepala Badan Perbatasan NTT itu menilai apa yang disampaikan kepsek terkait kondisi dan pungutan di sekolah itu sangat polos.

“Mereka sampaikan apa adanya. Itu kondisi di sekolah,” ujarnya. 

Baca juga: Linus Lusi Dukung Peran HIPMI dalam Pembangunan Ekonomi di Kota Kupang

Mengenai masalah iuran komite yang bertentangan dengan aturan serta kontribusi pembangunan sekolah yang mesti adanya kebijakan dengan berlandaskan pada empati dan hati nurani, dia juga mendorong agar menggunakan nurani menyusun aturan. 

“Mereka berikan kontribusi yang luar biasa maka bisa kita subsidi-kan biaya sekolahnya. Saya yakin, para Kepsek ini siap memberikan hati dan jiwa untuk sektor pendidikan,” katanya.

Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Johni Asadoma menyebut perlu ada standarisasi pendidikan untuk mencegah polemik pada masa mendatang. 

Mantan Kapolda NTT itu mengatakan, standarisasi yang dimaksud adalah menyangkut dengan pungutan pada sekolah-sekolah.