Penggunaan Tray Daur Ulang Berpotensi Mencemarkan MBG dan Berbahaya

POS-KUPANG.COM, BANDUNG - Banyak tray makan di sekolah untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari logam KW dan besi daur ulang yang rentan berkarat dalam waktu singkat sehingga berpotensi mencemari makanan dengan logam berat berbahaya.

Hasil temuan disampaikan Indonesian Audit Watch (IAW) pada Sabtu (28/6/2025).    

“Sebagian nampan di sekolah ternyata bukan logam food grade asli, melainkan bahan KW, bahkan besi daur ulang. Dalam 2–3 bulan, muncul karat. Kalau ini masuk ke makanan? Maka gizi jadi racun!” tegas Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus dikutip dari KBRN.

Menurut Iskandar, nampan makan seharusnya menggunakan baja tahan karat tipe SUS 304, yang mengandung minimal 8 persen nikel dan 18 persen kromium.

Namun, temuan di lapangan menunjukkan banyak tray tidak mencantumkan sertifikasi ASTM A240, hanya mengandung nikel di bawah 3 persen, bahkan berasal dari drum bekas industri kimia.

Kondisi ini diperparah oleh hasil uji BPOM Jawa Tengah pada Maret 2024, yang menemukan 65 dari 100 food tray gagal lolos uji logam berat. Sebagian tray mengandung timbal (Pb) melebihi ambang batas dan mulai berkarat dalam dua bulan, tanpa label QR code maupun dokumen resmi.

Padahal, regulasi sudah mengatur batas maksimal timbal dalam alat makan sebesar 0,01 mg/kg (Peraturan BPOM No. 20/2023), dan mengharuskan material tray sesuai standar SNI ISO 8442:2017.

“Tray asli (SUS 304), ada memiliki QR code, ada nomor batch dan sertifikat ASTM A240 yang tertulis Cr 18 persen, Ni 8.5 % , Pb < 0>

Ia mengungkap praktik pengadaan yang diduga curang, seperti impor nampan dari China dan India dengan material SUS 201 yang dipalsukan menjadi SUS 304, atau produksi lokal dari besi sisa industri tanpa pelapisan antikarat. Lemahnya pengawasan di pelabuhan turut mendukung masuknya produk-produk ini.

Untuk itu, IAW mengusulkan langkah konkret: setiap tray harus memiliki QR code berisi hasil uji logam dan sertifikasi ASTM; instansi perlu menggunakan alat XRF untuk verifikasi; dan pemerintah perlu membentuk satgas gabungan BPOM, LKPP, dan KPK untuk melakukan audit vendor dan inspeksi mendadak ke pabrik.

“Kalau dibiarkan bisa jadi skandal nasional. Lebih baik telat satu tahun untuk pastikan nampan aman, daripada bertahun-tahun anak-anak makan dari logam beracun. Negara harus menjamin keamanan dari setiap makanan yang diberikan secara gratis. Yang gratis itu bukan racun terselubung. Yang dikonsumsi anak-anak bukan hasil tender atau pengadaan yang curang,” kata Iskandar.

Tak hanya pemerintah, masyarakat juga diminta aktif dalam pengawasan. Sekolah perlu menolak peralatan makan tanpa dokumen resmi, siswa bisa melapor lewat aplikasi SIPANDAI milik BPOM, dan orang tua harus proaktif bertanya soal keamanan alat makan di sekolah.

“Aparat hukum segera bertindak. Jangan sampai food tray murahan membunuh reputasi program MBG! Karena gizi bisa jadi racun, kalau logamnya tak diawasi!” pungkasnya. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS