PMI NTT Bentuk Pokja AMPD, Gubernur Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor Hadapi Bencana

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara resmi membentuk Kelompok Kerja Aksi Merespon Peringatan Dini (Pokja AMPD).

Pembetukan Pokja berlansung dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas dan Pembentukan Kelompok Kerja Aksi Merespon Peringatan Dini yang berlangsung di Hotel Swiss-Bellcourt, Kupang, Kamis (26/6/2025). 

Acara ini dibuka secara resmi oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, perwakilan instansi vertikal, PMI pusat dan daerah, serta mitra lembaga kemanusiaan dari dalam dan luar negeri, baik secara daring maupun luring.

Plt. Ketua PMI NTT, Ir. Alfridus Bria Seran dalam sambutannya menyampaikan bahwa gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah organisasi kemanusiaan terbesar di dunia yang berdedikasi untuk meringankan penderitaan manusia. 

Baca juga: PMI NTT Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi

Menurutnya, misi Palang Merah sangat erat kaitannya dengan misi kemanusiaan di daerah-daerah yang rawan bencana seperti NTT.

"Sebagaimana mandat dalam Undang-Undang Kepalangmerahan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PMI, organisasi ini bertugas sebagai pendukung sistem pemerintah dalam bidang penanggulangan bencana, baik bencana alam, non-alam, maupun sosial," ungkap Alfridus.

Ia menjelaskan bahwa PMI NTT tidak hanya terlibat dalam penanganan darurat bencana seperti saat ini dalam respons terhadap erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, tetapi juga bergerak dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan pra-bencana. 

Pembentukan Pokja AMPD, kata dia merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat respon terhadap peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG secara lebih terstruktur dan kolaboratif.

PMI NTT, lanjut kata dia dengan dukungan dari Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia melalui program Siap Siaga, menginisiasi kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, LSM, dunia usaha, serta media untuk mewujudkan ketangguhan bersama di seluruh wilayah NTT.

Dalam kesempatan itu, Alfridus juga memaparkan beberapa program strategis PMI NTT, di antaranya: Program ELEKTRA (penguatan kapasitas lokal di wilayah pesisir Manggarai hingga 2027), kerja sama lintas batas dengan Timor Leste untuk memperkuat respons kemanusiaan regional, distribusi air bersih bagi pengungsi terdampak erupsi Gunung Lewotobi, promosi donor darah dan penyediaan air bersih di wilayah rawan kekeringan, serta penguatan gudang logistik bantuan dari Selandia Baru sebagai pusat distribusi darurat di seluruh NTT.

Baca juga: PMI Zona IV Provinsi NTT Gelar Rapat Koordinasi, Bupati Agas Minta Tetap Solid Demi Kemanusiaan

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena yang resmi membuka kegiatan itu  menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam penanganan bencana, dari pendekatan yang reaktif menjadi preventif. 

Ia menyatakan bahwa peringatan dini harus dimanfaatkan sebagai bagian dari proses penyelamatan, bukan hanya sebagai isyarat kewaspadaan.

"Kita harus menyadari bahwa peringatan dini adalah bagian dari penyelamatan. Jeda waktu antara peringatan dan bencana harus digunakan untuk aksi nyata, bukan sekadar bersiap," tegas Gubernur Melki.

Menurutnya, dari 12 jenis ancaman bencana yang diidentifikasi di NTT, 7 di antaranya merupakan bencana hidrometeorologis yang terjadi hampir setiap tahun. 

Selama Januari 2025 saja, tercatat 186 kejadian bencana di wilayah NTT, dengan rincian: 50 persen berupa banjir yang merendam rumah dan lahan warga, 40 persen kerusakan tanaman akibat cuaca ekstrem, dan 10 persen berupa gelombang pasang serta abrasi pantai. Wilayah terdampak meliputi hampir seluruh kabupaten, termasuk Sumba Timur, Flores Timur, Lembata, TTU, dan TTS.

"Pokja AMPD ini bukan sekadar proyek. Ini adalah fondasi untuk membangun kesiapsiagaan bersama, yang lintas sektor dan lintas wilayah," kata Melki.

Ia juga membagikan pengalamannya saat mendampingi kunjungan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana ke wilayah terdampak erupsi Gunung Lewotobi. 

Peristiwa tersebut menurutnya menjadi bukti nyata bahwa bencana di NTT bukan isu musiman, melainkan ancaman permanen yang memerlukan strategi berkelanjutan.

Gubernur menutup sambutannya dengan seruan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi risiko bencana. 

"Tidak ada orang buta menuntun orang buta. Tidak ada orang sakit menuntun orang sakit. Hanya dengan kolaborasi lintas sektor, kita bisa menyelamatkan lebih banyak jiwa," ujarnya.

Ia berharap pembentukan Pokja AMPD ini diikuti dengan aksi nyata di lapangan dan menjadi penggerak utama sinergi penanggulangan bencana di seluruh kabupaten dan kota di NTT. (rey)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS