Kepala BGN Mengaku Kerap Temukan Kepala Daerah Bingung Soal Peran dalam Program MBG

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengaku kerap menemukan para kepala daerah yang bingung terhadap perannya dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Banyak informasi yang awalnya kan tidak sampai ke pemerintah daerah karena program ini kan dikelola terpusat," ujar Dadan saat mengisi materi retreat kepala daerah gelombang ke-2 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025) malam.

"Tapi lama-kelamaan kan kemudian kita harus bersinergi dengan pemerintah daerah karena seluruh penerima manfaat ada di daerah, seluruh infrastruktur ada di daerah, pasti kepala daerah yang harus berperan lebih banyak di dalam program ini untuk melakukan harmonisasi," sambungnya.

Retreat gelombang ke-2 ini dapat menjadi forum harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program MBG. 

Dadan mengatakan, kepala daerah juga memiliki peran dalam pelaksanaan program MBG. Salah satunya adalah penyediaan infrastruktur penunjang program MBG di daerah-daerah.

"Yang pertama adalah menyiapkan infrastruktur, kedua membangun rantai pasok, dan ketiga bersama-sama Badan Gizi menyelenggarakan penyaluran," ujar Dadan.

Di samping itu, ia mengatakan bahwa pemerintah daerah juga memiliki peran dalam penyaluran makanan untuk kelompok ibu hamil, menyusui, dan anak balita. 

Adanya retreat gelombang ke-2 ini diharapkan menjadi forum harmonisasi untuk menyukseskan program MBG.

"Kami ingin agar koordinasi dengan para kepala daerah bisa berjalan lebih intens, lebih sinergi, lebih harmoni, dan bersama-sama menyukseskan program makanan bergizi gratis," ujar Dadan.

Sebelumnya, BGN juga mengungkap akan membangun 1.542 dapur MBG yang tersebar di banyak daerah.
Untuk menyukseskan pembangunannya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menginstruksikan kepala daerah untuk menyiapkan lahan untuk dapur MBG.

"Khususnya Kementerian Dalam Negeri itu memang sangat diperlukan penyediaan lahan untuk yang bangun yang tadi, yang 1.542 bangunan (dapur) BGN," ujar Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan saat ditemui di kawasan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2025).

Ia mengatakan, lahan yang akan menjadi lokasi dapur MBG haruslah tidak berdekatan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mandiri milik masyarakat.

"Misalnya gini, ada satu tempat misalnya daerah agak pegunungan di situ ada 500 siswa. Terus tidak ada dari mitra mandiri yang mau bangun. Nah BGN akan meminta ke Pemda atau desa apakah ada lahan dekat situ. Nanti kalau ada, dipinjam pakaikan ke BGN, kemudian BGN membangun di situ," ujar Tigor.

Program MBG sendiri kini telah memiliki 1.855 SPPG yang memproduksi makanan siap saji kepada anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Hingga saat ini, jumlah penerima manfaat MBG tersebut mencapai 5,4 juta orang. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS