Malaka Terkini
Ketua Umum IMMALA Kupang Desak DPRD Malaka Kawal Dugaan Korupsi RS Pratama Wewiku
Lebih jauh, IMMALA menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan RSP Wewiku demi kemaslahatan masyarakat.
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota
POS-KUPANG.COM, BETUN - Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Malaka (IMMALA) Kupang, Wilhelmus Sandro Bria, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malaka agar serius mengawal persoalan terbengkalainya Rumah Sakit Pratama (RSP) Wewiku yang hingga kini belum difungsikan secara layak.
Menurut Wilhelmus, kondisi bangunan RSP Wewiku sangat memprihatinkan.
“Kami mendengar dan melihat langsung bahwa area rumah sakit tersebut sudah dipenuhi dengan semak belukar. Ini jelas menunjukkan bahwa RSP Wewiku tidak dirawat dan tidak difungsikan sebagaimana mestinya,” tegasnya dalam keterangan pers yang diterima POS-KUPANG.COM, pada Rabu, (25/6/2025).
Pembangunan RSP Wewiku menelan anggaran negara sebesar Rp 45 miliar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan. IMMALA menilai bahwa dana yang begitu besar telah disia-siakan karena fasilitas itu kini mangkrak.
Baca juga: Ketua FPDT Sesalkan Bangunan RSP Wewiku Terbengkalai dan Mendesak Kejati NTT Usut Dugaan Korupsi
“Kenapa harus buang-buang uang rakyat jika pada akhirnya rumah sakit itu tidak dimanfaatkan? Ini adalah bentuk pemborosan yang harus dipertanggungjawabkan. Kami sebagai anak Malaka berhak mempertanyakan ke mana larinya uang 45 miliar itu,” ujar Wilhelmus.
Ia juga menekankan bahwa kasus dugaan korupsi proyek RSP Wewiku saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi NTT. Untuk itu, IMMALA Kupang mendesak agar DPRD Malaka tidak tinggal diam.
“Kami menegaskan, seluruh anggota DPRD harus mengawal tuntas kasus ini. Kalau perlu, bentuk panitia khusus atau panitia kecil untuk terus memantau proses hukum dan memastikan kejelasan kasus dugaan korupsi ini,” tandasnya.
IMMALA juga meminta DPRD membuka ke publik seluruh data dan dokumen terkait proses perencanaan, pelelangan, hingga pelaksanaan proyek pembangunan RSP Wewiku.
“Jangan hanya datang kunjungan lalu hilang begitu saja. Harus ada tindakan konkret. Kalau DPRD tetap diam, maka akan muncul banyak isu negatif di tengah masyarakat. Ini soal kepercayaan publik,” kata Wilhelmus.
Lebih jauh, IMMALA menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan RSP Wewiku demi kemaslahatan masyarakat.
Wilhelmus menilai, jika rumah sakit itu difungsikan secara maksimal, masyarakat sekitar dapat memperoleh dampak ekonomi positif, seperti membuka usaha kos-kosan atau warung makan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di sana.
“RSP Wewiku bisa membawa banyak manfaat, tapi itu semua tidak akan terwujud kalau korupsi terus dibiarkan. Maka kami akan terus bersuara agar masalah ini diungkap sampai ke akar-akarnya,” tutupnya. (ito)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.