Anggota DPR: Kesaksian Korban Pemerkosaan 1998 Tak Bisa Dihapus dari Ingatan

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina prihatin dengan adanya pernyataan yang seolah menyebut tidak pernah terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan dalam tragedi Mei 1998.

Menurut Selly, kesaksian korban hingga upaya dokumentasi yang dihimpun berbagai pihak tidak dapat dihapus begitu saja dari ingatan kolektif masyarakat.

"Kesaksian korban dan upaya dokumentasi yang dilakukan oleh banyak pihak, baik negara, LSM, maupun organisasi masyarakat sipil, bukanlah sesuatu yang bisa begitu saja dihapuskan dari ingatan kolektif kita," kata Selly, lewat keterangannya, Senin (16/6/2025).

Menurut anggota Fraksi PDI-P ini, sejarah bangsa Indonesia telah mencatat bahwa pascareformasi, negara melalui pembentukan Komnas Perempuan, telah mengakui adanya kekerasan seksual.

"Termasuk pemerkosaan, yang dialami oleh perempuan dalam situasi kerusuhan Mei 1998," ujar dia.

Oleh karenanya, pernyataan yang mereduksi fakta sejarah semacam ini sangat rentan melukai kembali para penyintas.

"Kita perlu sangat hati-hati ketika berbicara tentang peristiwa traumatik, apalagi jika menyangkut luka yang masih belum benar-benar pulih," tambah dia.

Selly menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan berpijak pada prinsip kemanusiaan, keadilan gender, dan keberpihakan pada kelompok rentan. Pihaknya percaya bahwa adanya pengakuan atas kebenaran sejarah adalah awal penting untuk pemulihan korban.

"Kami percaya bahwa pengakuan terhadap kebenaran sejarah merupakan langkah awal yang penting untuk pemulihan korban dan pendewasaan demokrasi," kata Selly.

Baca juga: Lalu Hadrian Irfani Komisi X DPR RI Minta Tragedi Mei 1998 Masuk Penulisan Ulang Sejarah Nasional

Selly berharap semua pihak, terutama pejabat publik, dapat mengedepankan empati, kehati-hatian, dan tanggung jawab moral ketika berbicara tentang tragedi bangsa. Dia mengajak semua pihak untuk menjaga martabat bangsa, dengan tidak melupakan atau mengingkari bagian gelap dari sejarahnya.

Sebaliknya, semua pihak harus belajar dari sejarah. "Jika pun ada pandangan berbeda, seyogianya disampaikan dalam kerangka dialog konstruktif, bukan dalam bentuk penyangkalan yang dapat menambah beban luka para korban," ujar Selly.

Sebelumnya, dalam wawancara bersama IDN Times, Fadli Zon mengeklaim peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya.

Menurut dia, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998.

"Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada," ucap Fadli Zon, dalam program Real Talk with Uni Lubis, Senin (8/6/2025).

Fadli mengaku pernah membantah keterangan tim pencari fakta yang pernah memberikan keterangan ada pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 98.

"Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Maksud saya adalah, sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa dan tone-nya harus begitu," ujar Fadli Zon. (kompas)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS