Seminar Reaktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembangunan NTT, Evaluasi 100 Hari Kerja Pemprov

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yuan Lulan

POS-KUPANG.COM, KUPANG  – Organisasi GMNI Universitas Nusa Cendana (Undana) menggelar seminar bertajuk “Reaktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembangunan NTT: Evaluasi 100 Hari Kerja Pemerintah Provinsi NTT”.

Seminar ini berlangsung di Aula Rektorat Lantai 3, Undana, Rabu (4/6/2025). 

Acara ini dihadiri empat narasumber ahli, yaitu Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi NTT Drs. Kasimirus Kolo, M.Si, Dr. Rudi Rohi, M.Si, dan Dr. Thomas Ola Langoday, SE., M.Si, serta ratusan mahasiswa dan civitas akademika.

Ketua BLM Undana, Natalia Koeman menegaskan seminar ini bukan hanya peringatan Hari Lahir Pancasila, tetapi juga ajang evaluasi pembangunan NTT berbasis nilai-nilai Pancasila.

“Sebagai mahasiswa, kita harus kritis mengevaluasi apakah pembangunan daerah sudah berlandaskan Pancasila. Mari berinovasi dan memberi solusi untuk mendukung kinerja 100 hari pemerintahan,” ujarnya.

Baca juga: Dualisme Kepemimpinan PMI Kupang, Akademisi Undana Desak Mediasi dan Jaga Marwah Kemanusiaan

Rektor Undana, Prof. Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc menekankan pentingnya kebijakan berbasis kajian akademik.

 “Kebijakan tanpa kajian akademik hanya angan-angan. Saya apresiasi komitmen Gubernur, tapi evaluasi 100 hari harus proporsional karena lima tahun adalah waktu untuk melihat hasil nyata,” katanya. 

Ia juga menyoroti tagline Kementerian Dikti “Saintek Berdampak” yang selaras dengan visi Undana sejak tiga tahun lalu.

Prof. Maxs menegaskan perguruan tinggi harus berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk mendukung program prioritas seperti penanganan stunting. Ia mengajak semua perguruan tinggi di NTT, seperti Unika dan UKAW, untuk bersinergi mendukung program pemerintah.

Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma menyampaikan 100 hari kerja adalah fase adaptasi dan pemetaan masalah untuk membangun pondasi pembangunan lima tahun ke depan.

 “Kami terbuka pada masukan dan kritik mahasiswa untuk memperkuat pembangunan NTT,” ujarnya.

 Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman NTT sebagai provinsi kepulauan yang rawan konflik.

Johni juga memaparkan enam program utama “Quick Wins” Gubernur-Wakil Gubernur, yakni Memperkuat posyandu dan kader kesehatan, Gerakan Beli NTT, One Village One Product (OVOP), Pendampingan siswa menuju PTN dan sekolah kedinasan, Peningkatan PAD dan optimalisasi aset serta Penguatan tata kelola pemerintahan.  

Selain itu, tiga program tambahan diluncurkan: Koperasi Merah Putih, Meja Rakyat, dan Sekretariat Bersama Ayo Bangun NTT.

Ia juga mengungkapkan 70 persen anggaran NTT berasal dari dana transfer pusat, sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi prioritas untuk fleksibilitas pembangunan.

Drs. Kasimirus Kolo, M.Si mengatakan peran DPRD dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan. 

“Kami mendukung program pemerintah dengan kritis dan profesional, namun efisiensi anggaran menuntut skala prioritas yang jelas,” katanya. 

Ia mengapresiasi diskusi akademik sebagai alternatif kritik konstruktif dibandingkan demonstrasi anarkis. Kasimirus juga menekankan Pancasila bukan sekadar hafalan, melainkan nilai luhur yang harus menjadi dasar pembangunan.

Dr. Rudi Rohi, M.Si menyoroti pentingnya evaluasi berbasis data dalam menilai 100 hari kerja pemerintah.

“Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi, bukan sekadar mitologi atau teologi. NTT perlu memanfaatkan kekayaan sumber daya alam, seperti air, untuk kesejahteraan,” ujarnya.

Ia menyinggung tantangan birokrasi dan rendahnya industrialisasi di NTT, yang menyebabkan manfaat hilirisasi belum dirasakan masyarakat.
  
Dr. Thomas Ola Langoday, SE., M.Si menyoroti potensi NTT di sektor hortikultura, pertanian, perikanan, dan peternakan yang perlu dihilirisasi.

“Hilirisasi butuh pendanaan besar dan teknologi, tapi jika dilakukan dengan jujur, NTT bisa melahirkan entrepreneur unggul dan mengurangi kemiskinan,” katanya. 

Ia optimistis program OVOP dapat mendorong industrialisasi, namun menekankan perlunya SDM berkualitas dan disiplin untuk mewujudkan NTT unggul.

Seminar ini ditutup dengan ajakan kepada mahasiswa dan akademisi untuk terus mengawal pembangunan NTT dengan semangat Pancasila, mendukung program pemerintah secara kritis, dan berkontribusi pada solusi nyata demi kesejahteraan masyarakat. (uan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS