Dua UMKM Wakili Kabupaten Malaka dalam Peluncuran Program OVOP Provinsi NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota

POS-KUPANG.COM, BETUN - Dua pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari Kabupaten Malaka resmi terpilih untuk mewakili daerah dalam peluncuran Program One Village One Product atau OVOP oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) yang digelar beberapa hari lalu.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Malaka, Lambertus Antonius Nana, S.Fil, M.Pd, saat ditemui POS-KUPANG.COM di ruang kerjanya, Selasa (3/6/2025).

Menurut Lambertus, Kabupaten Malaka diberi kuota hanya dua UMKM dari dua desa berbeda, dengan syarat masing-masing memiliki produk unggulan yang siap dipamerkan.

“Setelah menerima informasi dari Dinas PMD Provinsi NTT, kami langsung berkoordinasi dengan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Malaka, sekaligus turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi UMKM yang memenuhi kriteria,” jelasnya.

Ia menambahkan, produk yang dipilih benar-benar merupakan unggulan dari desa asal. Salah satu contoh yang menonjol adalah produk kripik hasil olahan dari tanaman pisang. Karena pisang itu tumbuh subur di wilayah dataran rendah di Malaka. 

Menurut Lambertus, pisang bahkan biasa digunakan sebagai pagar kebun, namun tetap bisa dipanen dengan hasil yang melimpah. 

Sehingga, pisang di Malaka ini merupakan sebuah tanaman unggul yang belum tentu dimiliki oleh banyak daerah lain di NTT.

Meskipun waktu identifikasi cukup terbatas yaknk hanya tiga hari, namun tim berhasil menjaring sejumlah kelompok pelaku usaha, seperti kelompok tenun, pembuat obat herbal, produsen keripik pisang, pembuat kue, dan kelompok tani. 

Namun, setelah proses seleksi, dua produk yang dinilai paling siap dari segi produksi dan kemasan berasal dari Desa Webriamata dan Lakekun Utara.

“Webriamata terpilih lewat produk obat-obatan herbal, dan Lakekun Utara dengan produk keripik pisang,” terang Lambertus.

Syarat utama yang ditetapkan oleh provinsi, lanjutnya, meliputi status produk sebagai unggulan desa, kemampuan produksi, dan ketersediaan kemasan yang layak saji. 

Produk juga harus siap diproses lebih lanjut oleh Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendapatkan izin edar dan sertifikat halal.

Kedua UMKM ini juga dinilai mandiri, karena tidak berada di bawah naungan lembaga atau yayasan tertentu.

“Ini adalah kesempatan besar untuk memperkenalkan potensi lokal Malaka di tingkat provinsi, bahkan nasional. Kami harap ini jadi pemicu semangat bagi pelaku UMKM lain di Malaka,” tutup Lambertus. (ito) 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS