Imigrasi Atambua Gelar Operasi Gabungan di Malaka, Perkuat Pengawasan Jalur Ilegal

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, MALAKA - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua menggelar operasi gabungan bersama Satgas Pamtas dan unsur terkait lainnya di wilayah Kabupaten Malaka. Operasi ini dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap pelintas batas ilegal dan potensi tindak pidana lintas negara. 

Operasi ini diawali dengan apel bersama di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin, sebelum tim gabungan dikerahkan ke sejumlah titik rawan yang kerap digunakan sebagai jalur pelintasan ilegal di sepanjang garis perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Meskipun tidak ditemukan pelintas ilegal dalam operasi kali ini, sejumlah data strategis dan temuan penting berhasil dikumpulkan untuk memperkuat pemetaan jalur-jalur tak resmi serta peningkatan kualitas pengawasan ke depannya.

Kepala Kantor Imigrasi Atambua, Putu Agus Eka Putra, dalam keterangan persnya, (17/5) menegaskan kegiatan seperti ini adalah bentuk nyata dari fungsi keimigrasian yang aktif dan adaptif dalam menjaga kedaulatan negara di garis terluar.

“Kami ingin membangun kewaspadaan kolektif, bukan hanya menunggu pelanggaran terjadi. Imigrasi harus hadir langsung di lapangan, merasakan denyut kehidupan perbatasan, dan memahami tantangan yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, langkah ini sejalan dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Arvin Gumilang, yang mendorong pengawasan orang asing berbasis kolaborasi lintas sektor dan data lapangan. 

Lebih jauh, Plt Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman, juga menegaskan bahwa fungsi keimigrasian kini menjadi bagian dari sistem keamanan nasional yang modern dan responsif terhadap ancaman.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyatakan operasi gabungan seperti ini merupakan wujud nyata dari komitmen negara untuk tidak abai terhadap kawasan perbatasan.

“Imigrasi adalah garda terdepan yang menjaga wajah dan wibawa negara. Operasi seperti ini membuktikan bahwa negara hadir, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara fisik di batas-batas terluar republik,” tegasnya.

Menurutnya, pengawasan perbatasan bukan hanya soal penindakan pelanggaran, tapi juga menjadi refleksi kebutuhan akan sinergi, ketangguhan, dan sensitivitas terhadap dinamika sosial masyarakat perbatasan.

Lebih dari sekadar patroli, operasi ini juga menjadi ruang membangun keterlibatan aktif masyarakat, dari tokoh adat, pemuda, hingga warga desa-desa tapal batas dalam membangun ekosistem pengawasan yang manusiawi namun tetap tegas.

Kantor Imigrasi Atambua berharap pengawasan ke depan dapat lebih berkelanjutan, berbasis pemetaan sosial, dan mencerminkan kehadiran negara yang adil dan melindungi seluruh rakyatnya hingga ke garis perbatasan. (gus)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS