Tantang Maut di Garut Demi Uang Rp 6 Ribu, Pihak Desa Sagara Bantah Warga Memulung

POS-KUPANG.COM, GARUT - Sebanyak 13 orang tewas dalam tragedi pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Garut, Jawa Barat, Senin (12/5/2025) pagi. Dari 13 korban, empat diantaranya anggota TNI dan sembilan orang merupakan warga sipil.

Warga yang menjadi korban diduga merupakan warga yang mencari serpihan sisa ledakan. Heri Supriyadi (47) warga sekitar menuturkan, setiap TNI melakukan pemusnahan amunisi, pasti ada warga yang mengambil serpihan sisa amunisi untuk dijual.

Meski begitu, pihak TNI sudah melakukan imbauan terlebih dahulu. "Betul, jadi warga ambil serpihan itu dan sama warga itu serpihannya dijual dan itu pun juga dihimbau dulu sebelum diambil," tuturnya, Selasa(13/5).

Heri mengatakan bahwa sisa amunisi yang berupa kuningan, besi, dan aluminium tersebut bisa dijual hingga Rp 6 ribu per kilogramnya. "Kalau dijual harganya lumayan, tapi kalau besi perkilonya dihargai sekitar Rp 5 sampai Rp 6 ribu perkilonya,"

"Untuk kuningan dan aluminium lebih tinggi harganya," katanya.

Meski begitu, petugas telah mengingatkan untuk tak mendekat terlebih dahulu selama beberapa jam ke pusat ledakan. "Kan tanah panas, kalau sudah ledakan didiamkan dulu beberapa jam. Kalau yang nurut sama himbauan petugas ada, mungkin ada juga warga yang nakal, nggak dengerin imbauan petugas," kata Heri.

Doni David, Aparatur Desa Sagara Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat membantah warga memulung sisa ledakan saat pemusnahan amunisi kedaluwarsa TNI. Menurut David, TNI memang melibatkan warga dalam pemusnahan amunisi kedaluwarsa tersebut.

Baca juga: 13 Orang Tewas Akibat Ledakan Amunisi Kedaluwarsa di Garut, 4 Anggota TNI dan 9 Warga Sipil

Keterangan tersebut disampaikan Doni menanggapi video berdurasi 44 detik yang menampilkan korban Rustiawan. Rustiawan terlihat memegangi dan memeriksa objek yang tampak seperti amunisi atau proyektil.

Ia duduk di tanah dengan posisi membungkuk. Dia mengenakan pakaian lengan panjang bermotif loreng abu-abu. "Masyarakat memang dilibatkan dalam proses itu, bukan hanya menggali lubang, tapi dari mulai memilah hingga menyusun," ujar Doni.

Ia menuturkan, sejumlah warga selama ini memang dipercaya membantu TNI dalam setiap proses pemusnahan. Doni menegaskan, kabar yang beredar soal korban tewas akibat memulung sisa ledakan merupakan informasi yang keliru.

Dia menyebut selama ini warga memang dipercaya oleh TNI untuk membantu proses pemusnahan. "Kami dari pemerintahan desa tidak menerima warga kami dianggap memulung, tidak mungkin memulung karena lokasi tersebut dijaga ketat. Apalagi saat kejadian kan anggota TNI juga jadi korban," ungkap dia.

Doni menjelaskan bahwa saat ini pihak keluarga masih menunggu proses identifikasi yang dilakukan di RSUD Pameungpeuk. Rencananya sembilan korban sipil akan disemayamkan hari ini di rumah duka.

"Kami turut berduka cita atas kejadian ini, semoga amal ibadah pada korban diterima di sisi Allah," ungkapnya.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi juga membenarkan warga memang kerap mengambil logam sisa pemusnahan amunisi afkir.

Baca juga: TNI Punya 3 Sumur di Garut untuk Musnahkan Amunisi Kedaluwarsa

"Memang biasanya apabila selesai peledakan, masyarakat datang untuk ambil sisa-sisa ledakan tadi, apakah serpihan-serpihan logamnya yang dikumpulkan, kemudian tembaga, atau besi, yang memang bekas dari granat, mortir, itu yang biasanya masyarakat ambil logam tersebut," ujar Kristomei.

Namun, ternyata, ada bom yang belum meledak. Walhasil, ketika masyarakat sudah mendekat, mereka terkena ledakan susulan tersebut.

Kristomei menekankan bahwa kegiatan masyarakat tersebut memang biasa mereka lakukan setiap ada kegiatan pemusnahan amunisi expired. 

"Nanti kita dalami lagi kenapa itu bisa terjadi. Sehingga mungkin ada ledakan kedua atau detonator yang belum meledak sebelumnya, sehingga ketika masyarakat mendekat ke sana terjadi ledakan susulan," sambungnya.

Meski demikian, Kristomei menyebut itu baru dugaan awal. Dia menyatakan TNI masih melakukan investigasi untuk mencari penyebab pastinya. "Tapi itu baru dugaan awal," ucap Kristomei.

Tanggung Biaya

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan menanggung biaya pendidikan anak korban yang meninggal dunia dalam ledakan pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Dedi Mulyadi menyampaikan rasa bela sungkawa kepada keluarga korban yang meninggal dunia akibat ledakan itu.

"Yang meninggal itu meninggalkan anak, meninggalkan istri. Sehingga yang pertama untuk anak-anaknya yang belum menikah itu menjadi tanggung jawab gubernur mereka pendidikannya, kehidupan kesehariannya," ungkap Kang Dedi Mulyadi (KDM)..

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dedi, bakal mengambil alih tanggung jawab itu.Selain itu, Dedi juga menyebut pihak keluarga mendapat tali asih dari Pemprov Jabar senilai Rp 50 juta. 

"Untuk keluarga korbannya ya tadi ada rasa empati dari Pemprov Jabar untuk disampaikan kepada keluarganya untuk biaya pemulasaraan jenazah dan untuk kegiatan-kegiatan ritual yang biasa dilakukan dalam sebuah keluarga ketika ada yang meninggal dunia," ungkapnya.

"Nilainya per orang Rp 50 juta, sekolahnya kan sudah tanggung jawab saya, biaya pendidikannya sampai kuliah," ungkap Dedi.

Baca juga: Kronologis 13 Orang Meninggal Dunia Akibat Ledakan Amunisi di Garut

Sementara itu berdasarkan perbincangannya dengan warga, Dedi menyebut para warga yang menjadi korban ledakan sudah lama bekerja mengumpulkan puing ledakan amunisi yang kedaluwarsa.

"Mereka itu bekerja, pengakuannya mereka bekerja di sana sudah lama, ada yang 10 tahun ikut membantu dan menjadi profesi yang ditekuni dalam setiap hari di sana. Dan kelihatannya sudah sangat berpengalaman menangani itu," ungkapnya.

Dedi menilai itu bagian dari kecelakaan kerja. "Ya, kalau dia sebagai pekerja dan kemudian peristiwa itu terjadi pada saat dia bekerja, ya kecelakaan kerja ya," ungkapnya.

Menanggapi tragedi tersebut, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mendesak pihak TNI untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan dalam kegiatan pemusnahan amunisi.

“Saya sangat berduka dan prihatin atas musibah ini. Kegiatan pemusnahan amunisi tentu mengandung risiko tinggi, dan oleh karena itu, harus dilakukan dengan protokol keamanan yang sangat ketat. Tragedi ini menunjukkan adanya kemungkinan kelalaian atau kekurangan dalam SOP yang digunakan,” ujar Nurul Arifin dalam pernyataannya yang diterima Tribun.

Nurul menambahkan bahwa sebagai mitra kerja TNI, Komisi I DPR RI akan meminta laporan resmi dari Mabes TNI, khususnya dari TNI Angkatan Darat, mengenai kronologi dan tanggung jawab atas insiden tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya audit menyeluruh terhadap prosedur disposal amunisi, terutama yang melibatkan personel sipil.

“Kegiatan seperti ini tidak boleh dianggap rutinitas biasa. Harus dipastikan bahwa seluruh personel yang terlibat memiliki keahlian, alat pelindung diri yang memadai, serta bahwa lingkungan sekitar benar-benar steril dari risiko,” lanjutnya.

“Kami juga meminta TNI untuk memberikan perhatian maksimal kepada keluarga korban, baik dalam bentuk santunan, pendampingan psikologis, maupun penghormatan layak terhadap para prajurit yang gugur," tambah Nurul.

Komisi I DPR lanjut Nurul akan terus mengawal proses investigasi dan mendesak adanya pengetatan keamanan dalam penanganan bahan peledak di lingkungan militer. (Tribun Network/gta/sid/wly)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS