Tantang Maut di Garut Demi Uang Rp 6 Ribu, Pihak Desa Sagara Bantah Warga Memulung

Namun, ternyata, ada bom yang belum meledak. Walhasil, ketika masyarakat sudah mendekat, mereka terkena ledakan susulan tersebut.

Kristomei menekankan bahwa kegiatan masyarakat tersebut memang biasa mereka lakukan setiap ada kegiatan pemusnahan amunisi expired. 

"Nanti kita dalami lagi kenapa itu bisa terjadi. Sehingga mungkin ada ledakan kedua atau detonator yang belum meledak sebelumnya, sehingga ketika masyarakat mendekat ke sana terjadi ledakan susulan," sambungnya.

Meski demikian, Kristomei menyebut itu baru dugaan awal. Dia menyatakan TNI masih melakukan investigasi untuk mencari penyebab pastinya. "Tapi itu baru dugaan awal," ucap Kristomei.

Tanggung Biaya

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan menanggung biaya pendidikan anak korban yang meninggal dunia dalam ledakan pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Dedi Mulyadi menyampaikan rasa bela sungkawa kepada keluarga korban yang meninggal dunia akibat ledakan itu.

"Yang meninggal itu meninggalkan anak, meninggalkan istri. Sehingga yang pertama untuk anak-anaknya yang belum menikah itu menjadi tanggung jawab gubernur mereka pendidikannya, kehidupan kesehariannya," ungkap Kang Dedi Mulyadi (KDM)..

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dedi, bakal mengambil alih tanggung jawab itu.Selain itu, Dedi juga menyebut pihak keluarga mendapat tali asih dari Pemprov Jabar senilai Rp 50 juta. 

"Untuk keluarga korbannya ya tadi ada rasa empati dari Pemprov Jabar untuk disampaikan kepada keluarganya untuk biaya pemulasaraan jenazah dan untuk kegiatan-kegiatan ritual yang biasa dilakukan dalam sebuah keluarga ketika ada yang meninggal dunia," ungkapnya.

"Nilainya per orang Rp 50 juta, sekolahnya kan sudah tanggung jawab saya, biaya pendidikannya sampai kuliah," ungkap Dedi.

Baca juga: Kronologis 13 Orang Meninggal Dunia Akibat Ledakan Amunisi di Garut

Sementara itu berdasarkan perbincangannya dengan warga, Dedi menyebut para warga yang menjadi korban ledakan sudah lama bekerja mengumpulkan puing ledakan amunisi yang kedaluwarsa.

"Mereka itu bekerja, pengakuannya mereka bekerja di sana sudah lama, ada yang 10 tahun ikut membantu dan menjadi profesi yang ditekuni dalam setiap hari di sana. Dan kelihatannya sudah sangat berpengalaman menangani itu," ungkapnya.

Dedi menilai itu bagian dari kecelakaan kerja. "Ya, kalau dia sebagai pekerja dan kemudian peristiwa itu terjadi pada saat dia bekerja, ya kecelakaan kerja ya," ungkapnya.

Menanggapi tragedi tersebut, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mendesak pihak TNI untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan dalam kegiatan pemusnahan amunisi.

“Saya sangat berduka dan prihatin atas musibah ini. Kegiatan pemusnahan amunisi tentu mengandung risiko tinggi, dan oleh karena itu, harus dilakukan dengan protokol keamanan yang sangat ketat. Tragedi ini menunjukkan adanya kemungkinan kelalaian atau kekurangan dalam SOP yang digunakan,” ujar Nurul Arifin dalam pernyataannya yang diterima Tribun.