Jika Syaratnya Vasektomi, MUI Minta Umat Muslim Tolak Pemberian Bansos dari Dedi Mulyadi

"Kalau kontrasepsi yang lain itu masih memungkinkan, tetapi vasektomi ini aneh, tidak jelas. Apalagi jumlah penduduk di Jabar belum menjadi ancaman, contohnya kalau nggak salah di Depok sudah mulai berkurang," terangnya.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin dengan tegas menolak usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengusulkan vasektomi sebagai syarat bagi pria untuk menerima bansos. 

Dalam pernyataannya, Cak Imin menegaskan bahwa tidak ada aturan yang menetapkan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bansos.

"Nggak ada, nggak ada. Nggak ada syarat itu," ujar Cak Imin usai menghadiri acara peringatan Waisak nasional PKB di Gedung Nusantara IV DPR, Senayan, Jakarta.

Ia menekankan bahwa pemerintah sudah memiliki aturan yang jelas terkait syarat penerima bansos dan tidak boleh ada pihak yang membuat aturan sendiri di luar ketentuan tersebut.

"Aturan nggak ada. Tidak boleh bikin aturan sendiri," ujarnya. 

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyoroti usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar vasektomi dijadikan syarat untuk penerima bansos.

Marwan mengatakan, dalam pembahasan Komisi VIII, belum pernah ada gagasan yang mengaitkan program Bansos dengan kebijakan pengendalian kelahiran seperti vasektomi.  Menurutnya, acuan utama masih mengacu pada konstitusi, yakni kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin.

"Idenya Kang Dedi ini, ya mungkin ide kalap lah ya," kata Marwan.

Marwan menyatakan, tekanan berat dalam menghadapi angka kemiskinan seringkali membuat munculnya usulan-usulan yang tidak proporsional.

"Kalapnya itu karena terlalu berat beban kita mengenai urusan sosial. Angka kemiskinan dengan kemampuan kita untuk memberdayakan itu tidak sebanding. Maka, langkah-langkah kita untuk mencerdaskan anak bangsa dengan beban berat itu, ya rasa-rasanya kalap lah," ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa persoalan pengendalian pertumbuhan penduduk telah ditangani oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN.

"Sekalipun tidak dengan Vasektomi, dalam sejarah BKKBN-an kita, itu kelihatannya berhasil. Berhasilnya itu, ada satu jargon pada dahulu masa Orde Baru, cukup dua anak. Itu berhasil tanpa Vasektomi," ucap Marwan.

Marwan menilai, pengentasan kemiskinan lebih efektif jika dilakukan lewat pemberdayaan ekonomi masyarakat, akses permodalan, serta penggunaan data yang akurat dan terintegrasi.

Pemerintah, kata dia, perlu menargetkan penurunan jumlah keluarga miskin tiap tahun, agar program bansos tidak stagnan dan hanya memelihara kemiskinan.