Minggu, 26 April 2026

Sikka Terkini

Wapres RI Kunker ke Sikka, Ketua DPRD Bakal Usulkan Dua Agenda Penting Ini

Kunjungan orang nomor dua di Indonesia ini dinilai menjadi momen penting untuk memenuhi kebutuhan dan harapan warga Kabupaten Sikka

Editor: Edi Hayong
POS-KUPANG.COM/KRISTIN ADAL
Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Stef Sumandi 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Albert Aquinaldo

POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja (kunker) selama dua hari di Kabupaten Sikka, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada tanggal 24–25 April 2025.

Kunjungan orang nomor dua di Indonesia ini dinilai menjadi momen penting untuk memenuhi kebutuhan dan harapan warga Kabupaten Sikka. 

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Stef Sumandi saat diwawancarai pada Selasa, 22 April 2025, rencana kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Sikka sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat untuk Kabupaten Sikka.

Ada beberapa hal yang menurut Stef Sumandi menjadi masalah penting di Kabupaten Sikka yang harus segera diselesaikan dan mendapat intervensi dari pemerintah pusat diantaranya rencana penegerian Universitas Nusa Nipa (Unipa) dan pembentukan Daerah Otonom Maumere.

"Sudah lama memang masyarakat Kabupaten Sikka itu mengharapkan Unipa segera dinegerikan, karena itu kehadiran Wakil Presiden, kita mengharapkan ada kebijakan pencabutan moratorium untuk penegerian universitas swasta terutama di wilayah NTT khususnya di Flores dan Maumere," kata Stef Sumandi.

Hal ini menjadi penting dan strategis, karena menurut Stef Sumandi, Kabupaten Sikka saat ini sudah menjadi kota pelajar untuk wilayah Flores karena jumlah perguruan tinggi di wilayah itu lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten lain di Pulau Flores.

"Harus ada pilihan masyarakat Kabupaten Sikka terhadap universitas negeri dan ini salah satu opsi utamanya adalah penegerian Unipa," tambah politisi PDI Perjuangan ini.

Selain penegerian Universitas Nusa Nipa, Stef Sumandi juga menyinggung soal pemekaran Kabupaten Sikka menjadi dua wilayah yakni menjadi wilayah Kabupaten Sikka dan Kota Madya Maumere.

Baca juga: Ketua DPRD Sikka: Bupati dan Wakil Bupati Sikka Harus Kerja Maksimal

Menurutnya, ini untuk pendekatan pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sikka dan intinya itu adalah pertumbuhan ekonomi.

"Kalau misalnya wilayah Kabupaten Sikka ini dimekarkan menjadi Kota Madya maka saya yakin pertumbuhan ekonomi dengan distribusi barang dan jasa dan dana transfer daerah serta peningkatan PAD di setiap sektornya saya kira cukup maksimal bilamana kedua wilayah Kabupaten Sikka ini dimekarkan," jelas Stef Sumandi.

Lebih jauh Ia menegaskan kehadiran Wapres ini harus dimanfaatkan untuk hal-hal urgen saat ini yakni urusan hal-hal besar.

"Wapres jangan ditugaskan untuk hal-hal kecil," ucap politisi PDI Perjuangan ini.

Menurut Stef Sumandi, ada beberapa masalah besar lainnya di Kabupaten Sikka yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.

Diantaranya, kelanjutan pembangunan Bendungan Napun Gete yang sejak diresmikan oleh Presiden Jokowi Dodo belum dimanfaatkan secara maksimal khususnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar air bersih masyarakat.

"Setelah dibangun itu harus dilanjutkan dengan pengembangannya untuk kepentingan pertanian, peternakan, perikanan juga akses air bersih untuk masyarakat Kabupaten Sikka terutama wilayah jalur sepanjang dari Napun Gete menuju Kota Maumere dan seterusnya, saat ini Kabupaten Sikka kekurangan air untuk irigasi pertanian," ujar Stef Sumandi.

Selain itu, lanjut dia, investasi di bidang perikanan juga menjadi bagian penting yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

Baca juga: Ketua DPRD Sikka Tagih Janji Menteri Pendidikan untuk Guru-Guru di NTT

Hal itu ditunjang dengan hasil tangkapan ikan di wilayah Pulau Flores khususnya Kabupaten Sikka yang menjanjikan dan menjadip distributor ikan ke wilayah Flores bagian barat.

"Saya kira kalau ada industri perikanan di Kabupaten Sikka yang dibuat oleh pemerintah pusat semacam ada kawasan industri di wilayah Kabupaten Sikka semisal di Nangalahe atau wilayah lain menurut pemerintah tidak layak tapi ini untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Sikka," tambah Stef Sumandi.(bet)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved