KKB Papua
Kemenhan Tegaskan Keinginan OPM untuk Papua Merdeka Tidak Bisa Diterima
Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB.
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Narasi Organisasi Papua Merdeka (OPM) agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri tidak bisa diterima. Narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua.
Demikian ditegaskan Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang.
"Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicu kan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri, tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima," kata Frega dikutip dari Kompas.com pada Rabu (23/4/2025).
"Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi," tambah dia.
Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM.
Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini.
"Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalau pun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu," tegas Frega.
Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah.
Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua.
"Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan," ungkapnya.
"Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua," tambah dia. (*)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.