Ombudsman Kaltara Desak Pemkot Dilibatkan dalam MBG di Tarakan

POS-KUPANG.COM, TARAKAN - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara mendesak agar Pemerintah Kota Tarakan dilibatkan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Ombudsman RI Kaltara Maria Ulfa menekankan bahwa pelaksanaan program yang langsung menyasar warga daerah seharusnya tidak dilaksanakan secara terpusat tanpa koordinasi dengan pemerintah setempat.

"Program ini menyasar warga Tarakan. Maka sudah semestinya Pemkot Tarakan dilibatkan secara penuh. Bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pelaksana dan pengawas," ungkap Maria.

Menurut Maria, Ombudsman Kaltara telah menyampaikan catatan tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan MBG di tingkat nasional. Tujuannya adalah agar seluruh daerah di Indonesia memiliki peran aktif dalam mengelola program yang menyentuh sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting untuk menjamin efektivitas program, serta memastikan bahwa penyusunan dan pendistribusian menu makanan bergizi sesuai dengan kebutuhan lokal.

"Pemda lebih mengetahui kondisi riil di lapangan, mulai dari data penerima manfaat, potensi penyedia bahan pangan lokal, hingga kapasitas SDM," tambahnya.

Maria juga menyebut bahwa pelibatan pemerintah daerah dapat meminimalisasi berbagai kendala teknis dan administratif yang berpotensi menghambat keberhasilan program. Dengan pelaksanaan yang sinergis, Maria berharap MBG dapat diperluas dan menjangkau seluruh wilayah di Kota Tarakan secara bertahap dan merata.

Diketahui, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan belum berjalan optimal. Sekolah-sekolah mulai mengeluhkan belum kebagian manfaat program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tamrin Toha mengungkapkan bahwa program ini baru menyentuh Kecamatan Tarakan Utara, sementara wilayah lain masih menanti. Ia menyebut progres MBG bergantung sepenuhnya pada Badan Gizi Nasional (BGN) dan mitranya. Menurutnya, masih banyak sekolah di wilayah lain yang belum menerima manfaat program ini.

"Semua tergantung BGN dan mitra BGN. Kami hanya bisa menunggu, tidak bisa menuntut karena kami cuma penerima manfaat," tambahnya. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS