Dewan Ekonomi Nasional Usulkan Penguatan Implementasi MBG

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulkan sejumlah langkah penguatan implementasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Arief Anshory Yusuf, anggota DEN yang juga merupakan ahli kemiskinan menyebut langkah penguatan tersebut mulai dari melakukan business process review, audit rutin oleh BPKP, hingga melibatkan masyarakat dalam pengawasan agar rantai pasok tetap terjaga dan tidak terjadi kebocoran.

DEN yang memaparkan hasil kajian mendalam terkait dampak positif program MBG, mengklaim program unggulan Prabowo itu berpotensi menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja baru sekaligus menekan angka kemiskinan hingga 5,8 persen.

“Program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro-job, jadi menciptakan lapangan pekerja baru itu sampai 1,9 juta, lalu kemudian kemiskinan itu bisa berkurang sampai menjadi 5,8 persen,” kata Arief dikutip dari laman resmi Sekretariat Negara, Rabu (19/3/2025).

“Tapi sekali lagi intinya, ini mari kita jaga bersama (MBG), karena ini flagship kita, flagship bangsa ini,” ungkap Arief.

Adapun Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendorong digitalisasi pemerintahan melalui integrasi government technology (GovTech) serta memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak optimal bagi masyarakat. 

Hal ini disampaikan dalam rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/03/2025).

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Presiden menargetkan peluncuran GovTech pada 17 Agustus mendatang, yang akan mengintegrasikan seluruh aplikasi kementerian/lembaga, mendorong efisiensi, dan meminimalisasi potensi korupsi.

“Presiden 17 Agustus ingin meresmikan atau launching nanti program government technology ini yang akan nanti menyatukan semua apps (aplikasi) yang ada di kementerian/lembaga sehingga dengan demikian akan terjadi efisiensi dan juga pengurangan korupsi,” ujar Luhut.

Salah satu terobosan dari program GovTech adalah kewajiban setiap keluarga memiliki rekening bank agar penyaluran bantuan sosial bisa tepat sasaran. Luhut menambahkan, sistem ini diperkirakan dapat menghemat hingga Rp100 triliun dalam beberapa tahun ke depan. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS