Provinsi NTT Terkini
Dukung Sektor Perkebunan di NTT, DPD RI Angelo Wake Kako Siap Perjuangkan Anggaran di Pusat
Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja pengawasan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (3/3/2025).
Penulis: Ray Rebon | Editor: Apolonia Matilde
Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk serta kesejahteraan petani.
"Kita ingin agar perkebunan di NTT tidak hanya menghasilkan bahan mentah, tetapi juga produk jadi yang memiliki nilai lebih di pasar. Hilirisasi adalah kunci untuk mendorong perekonomian daerah," tegasnya.
Dalam pertemuan itu, Pemerintah Provinsi NTT mengusulkan anggaran lebih dari Rp 94 miliar kepada pemerintah pusat guna mendukung program swasembada pangan dan pengembangan sektor pertanian serta perkebunan.
Meski ada kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, DPD RI berkomitmen untuk memperjuangkan agar dana ini tetap dialokasikan untuk NTT.
"Pemerintah NTT telah titipkan Rp 94 miliar lebih, dan kami akan perjuangkan untuk masuk ke NTT. Walaupun ditengah efisiensi anggaran, tapi target ketahanan pangan atau swasembada pangan harus dimaksimalkan," jelasnya.
"Kami di Komite II DPD RI yang juga menjadi mitra Kementerian Pertanian telah melakukan pembahasan dengan kementerian terkait sekitar dua minggu lalu. Target kami adalah memastikan NTT bisa mencapai swasembada pangan dan mendapatkan dukungan anggaran yang cukup untuk mewujudkannya," tambahnya. (rey)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS
Auditorium Bahtera Artha Wacana Diresmikan, Ketua Yayasan UKAW: Lahir dari Keniscayaan |
![]() |
---|
UKAW Kupang Gelar Ibadah Syukur Wisuda dan Syukur Auditorium Bahtera Artha Wacana |
![]() |
---|
Poltekes Kupang Edukasi Anggota WKRI Naimata, Cegah Stunting Melalui Pendidikan Gizi dan Pola Asuh |
![]() |
---|
Wakil Gubernur NTT Dorong Pengembangan Energi Panas Bumi di Pulau Flores |
![]() |
---|
Diskusi Publik Pengembangan Geothermal di Flores Warnai Dies Natalis ke-63 Undana |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.