Dukung Sektor Perkebunan di NTT, DPD RI Angelo Wake Kako Siap Perjuangkan Anggaran di Pusat

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) melakukan kunjungan kerja pengawasan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (3/3/2025).

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengawasi implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Rombongan DPD RI yang dipimpin oleh Senator Angelius Wake Kako turut didampingi oleh beberapa anggota Komite II lainnya, di antaranya La Ode Umar Bonte, Azhari Cage, Ir. H. Ria Saptarika, Hj. Happy Djarot, Dr. H. Hilmy Muhammad, Ni Luh Putuary Pertami Djelantik, Habib Said Abdurrahman, Dr. Yulianus Henock Sumual, Febriyanthi Hongkiriwang, dan Dr. R. Graal Taliawo.

Dalam pertemuan dengan Gubernur NTT, Melki Laka Lena, bersama Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, dan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur NTT, menyambut langsung kedatangan rombongan DPD RI. 

Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Pertanian sebagai bagian dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat sektor pertanian dan perkebunan di NTT.

Senator Angelius Wake Kako, kepada POS-KUPANG.COM, Senin (3/3/2025), usai melakukan pertemuan dengan Gubernur NTT, menekankan sektor perkebunan di NTT masih didominasi oleh usaha rakyat, berbeda dengan anggapan umum bahwa perkebunan selalu identik dengan perusahaan besar dan komoditas kelapa sawit.

"Ketika kita berbicara tentang perkebunan, orang sering mengasosiasikannya dengan kelapa sawit sebagai komoditas utama. Padahal, di NTT, perkebunan adalah bagian dari kehidupan masyarakat dan harus mendapat perhatian khusus," ujar Angelius.

Menurutnya, komoditas unggulan perkebunan di NTT meliputi kelapa, mente, dan kemiri, yang mayoritas dikelola oleh petani rakyat. 

Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk serta kesejahteraan petani.

"Kita ingin agar perkebunan di NTT tidak hanya menghasilkan bahan mentah, tetapi juga produk jadi yang memiliki nilai lebih di pasar. Hilirisasi adalah kunci untuk mendorong perekonomian daerah," tegasnya.

Dalam pertemuan itu, Pemerintah Provinsi NTT mengusulkan anggaran lebih dari Rp 94 miliar kepada pemerintah pusat guna mendukung program swasembada pangan dan pengembangan sektor pertanian serta perkebunan. 

Meski ada kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, DPD RI berkomitmen untuk memperjuangkan agar dana ini tetap dialokasikan untuk NTT.

"Pemerintah NTT telah titipkan Rp 94 miliar lebih, dan kami akan perjuangkan untuk masuk ke NTT. Walaupun ditengah efisiensi anggaran, tapi target ketahanan pangan atau swasembada pangan harus dimaksimalkan," jelasnya.

"Kami di Komite II DPD RI yang juga menjadi mitra Kementerian Pertanian telah melakukan pembahasan dengan kementerian terkait sekitar dua minggu lalu. Target kami adalah memastikan NTT bisa mencapai swasembada pangan dan mendapatkan dukungan anggaran yang cukup untuk mewujudkannya," tambahnya. (rey)

 Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS