Plt Dirut Ega Legowo Putra Bantah Pertamina Oplosan Pertalite dan Pertamax

"Bagaimana para pemilik badan usaha SPBU di dalam memastikan dam menjamin semua jenis BBM di SPBU-nya itu sesuai dengan kualitas yang dijanjikan," kata Dewi.

Baca juga: Dipo Nusantara Minta Pertamina Jamin Stok BBM dan LPG Jelang Ramadhan dan Idul Fitri

Hal senada disampaikan anggota Komisi XII DPR RI F-PKB Ratna Juwita Sari.

Ia mempertanyakan pihak yang berwenangan menentukan RON BBM.

"Sebenernya yang berwenang menentukan RON itu siapa? Bagaimana evaluasinya? Jadi per berapa bulan? Per berapa tahun? Supaya publik clear bahwa standar yang dimiliki SPBU yang ada di Indonesia sama," ujar.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI F-Gerindra Bambang Haryadi menilai, isu oplos BBM ini bisa membuat kepercayaan publik terhadap Pertamina menurun.

Ia pun mendukung proses hukum dari kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang dibongkar Kejaksaan Agung.

"Jangan sampai trust publik atas kasus hukum yang sedang berproses silahkan saja, kami sangat mendukung penegakan hukum silakan. Tapi, kami juga ingin bahwa publik juga harus tahu bagaimana penentuan RON itu," ucapnya.

Bambang meyakini, jika pemalsuan RON itu benar terjadi, maka akan berdampak pada masalah mesin kendaraan.

"Makanya, mungkin dalam waktu yang tidak lama kami akan undang industri-industri mobil. Gaikindo, Astra kaya gitu, kita ingin mendapat penjelasan apakah selama ini pernah ada kendala-kendala di kendaraan tersebut adanya korosi atau sejenisnya ya kan. Sehingga, tidak menjadi satu isu yang liar di masyarakat gitu," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS