Pelajar SD Hingga SMA di Papua Demo Lagi Tolak Program MBG, Minta Pendidikan Gratis

POS-KUPANG.COM, TIMIKA - Ratusan pelajar di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah kembali melakukan demonstrasi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (26/2/2025). 

Ratusan pelajar dari tingkat SD hingga SMA yang mengatasnamakan diri sebagai Front Solidaritas Pelajar (FSP) itu melakukan aksi demonstransi di Jalan C. Heatubun Kota Timika.  

Penanggungjawab aksi, Yoki Sondegau menyebut demonstrasi dilakukan karena menurut mereka program MBG memiliki dampak buruk.

“Adanya program makan bergizi gratis yang sudah diprogramkan oleh Presiden Prabowo Subianto, kami pelajar dan mahasiswa Mimika sadar akan dampak buruk yang terjadi nantinya, akibat mengkonsumsi makanan tersebut. Maka kami melakukan protes untuk menolak adanya program tersebut,” sebut Yoki dikutip dari Seputarpapua.

Selain menolak program MBG, pelajar yang tergabung dalam FSP ini menginginkan Pemerintah Pusat memberikan pendidikan gratis.

“Permintaan kami yaitu, Pemerintah Pusat berikan pendidikan gratis, daripada makanan gratis yang ujungnya tidak ada manfaatnya,” kata dia.

Sementara itu Kapolsek Mimika Baru, AKP Putut Yudha Pratama menyampaikan bahwa aksi yang dilakukan para pelajar itu telah dibubarkan dengan tertib. “Kumpul-kumpul saja dan orasi,” katanya.

Adapun aksi demo menolak program MBG sudah dilakukan kesekian kalinya di wilayah Papua. Sebelumnya, aksi serupa juga terjadi di Wamena, Tolikara, Paniai, Nabire, bahkan di Jayapura.

Demonstrasi dilakukan di sejumlah titik

Pada senin (17/2/2025) lalu, demonstrasi digelar bersamaan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua; Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan; lalu di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah.

Dikutip dari Kompas.com, para siswa yang tergabung dalam demo tolak MBG ini terdiri dari SMA/SMK, SMP, dan SD. 

Mereka membentuk beberapa aliansi sebagai bentuk solidaritas para siswa, seperti di Jayapura disebut “Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP)”, sedangkan para pelajar di Kabupaten Jayawijaya menyebut “Aliansi Pelajar Se-Papua Pegunungan”.

Salah seorang pelajar di Jayapura, Fernando Ahayon,mengatakan bahwa program MBG tidak menjawab kebutuhan riil siswa di tanah Papua.

Apalagi, sebagian besar para siswa ini memiliki keluarga petani, nelayan, dan keluarga yang tidak mampu.

“Pendidikan gratis adalah solusi yang lebih tepat untuk membantu siswa belajar dengan lebih baik. Kami minta MBG diganti dengan pendidikan gratis,” ungkapnya saat menggelar aksi demo di Expo, Kota Jayapura.

Sementara itu, di Kabupaten Jayawijaya, salah satu siswa yang menjadi Penanggung Jawab Aliansi Pelajar Se-Papua Pegunungan, Rohex Relemba mengatakan bahwa ribuan siswa menolak MBG yang digelar pemerintah pusat.

Menurut Rohex, dana sebesar Rp 71 triliun tidak akan berguna bagi siswa-siswi di Tanah Papua jika hanya untuk MBG.

Menurut dia, tanah Papua memiliki angka buta huruf dan angka kemiskinan yang menduduki peringkat pertama di Indonesia, dibandingkan dengan provinsi lain. Selain itu, biaya sekolah mahal dan guru-guru tidak mengajar aktif.

“Kami siswa-siswi yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Se-Papua Pegunungan menolak MBG dan meminta pendidikan gratis di seluruh Papua,” ujarnya.

Bentrok dengan aparat

Bentrok sempat terjadi antara siswa dan aparat keamanan saat demo tolak MBG di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan saat itu.

Aksi bentrok ini sempat memicu pelemparan batu yang dilakukan oleh para siswa dan tembakan gas air mata yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk meredam bentrokan tersebut.

Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres) Jayawijaya, Komisaris Polisi (Kompol) I Wayan Laba membenarkan adanya bentrokan antara para siswa yang berdemo dan aparat kepolisian.

“Benar, tadi (kemarin) sempat bentrok, karena kami dari pihak kepolisian berusaha memisahkan kelompok pelajar yang murni dengan kelompok lain yang dikhawatirkan tidak murni,” ungkapnya dalam pesan tertulis, Senin (17/2/2025).

Menurut I Wayan, pihaknya khawatir demo tolak MBG ini ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan akan berdampak terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Jayawijaya.

“Sampai saat ini situasi sudah terkendali dan sudah kondusif. Jumlah massa yang menyampaikan aspirasi tolak MBG di Kantor Gubernur Papua Pegunungan sekitar 2000-an orang,” katanya.

Untuk mengamankan jalannya demo, kata I Wayan, pihaknya mengerahkan 200 personel yang terdiri dari Anggota Brimob Polda Papua dan pihak TNI. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS