Pemda Flotim Diperintah Pangkas Perjalanan Dinas Demi Biayai Item Prioritas

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Paul Kabelen

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA-Pemerintah Daerah (Pemda) Flores Timur (Flotim) diperintah melakukan efisiensi anggaran untuk bisa membiayai sejumlah item kegiatan urgen yang sumber dananya telah dipangkas Pemerintah Pusat melalui Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Bappelitbangda Flores Timur, Apolonia Corebima, mengatakan sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, efisiensi tertuju ke beberapa item seperti biaya perjalanan dinas, pertemuan, dan bimbingan teknis (Bimtek).

"Ada beberapa item belanja yang mungkin harus diefisiensi, termasuk perjalanan dinas, pertemuan, dan bimtek. Itu yang diinstruksikan untuk dilakukan efisiensi," katanya, Selasa, (11/2/2025)

Apolonia belum merinci berapa banyak biaya perjalanan dinas, pertemuan, dan bimtek yang selama ini menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Flores Timur setiap tahunnya.

Baca juga: Putri Pak Tani Bisnis Tenun Berdayakan Perempuan di Flores Timur NTT

Total dana transfer ke daerah (TKD) yang telah dipangkas tak main-main sebesar Rp 37 miliar. Sumbernya, DAK bidang jalan sebesar Rp 24 miliar dan DAU Spesifik Grant/DAU SG bidang pekerjaan umum senilai Rp 13 miliar lebih.

Terhadap instruksi itu, Pemda Flores Timur masih menunggu arahan lanjutan untuk melakukan efisiensi terhadap pos-pos belanja yang harus dipending untuk menangani aspek prioritas terutama infrastruktur jalan.

"Untuk daerah, saat ini sedang dilakukan penyusunan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Kami menunggu arahan atau keputusan untuk efisensi dari pos mana saja," ucapnya.

Kondisi fiskal daerah Flores Timur yang masih minim dan sangat bergantung pada anggaran Pemerintah Pusat mengharuskan pejabat pada daerah itu untuk lebih kreatif memaksimalkan aset untuk mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Apolonia menyadari bahwa Flores Timur saat ini sedang dalam tantangan berat. Posisi APBD yang minim ditambah pemangkasan anggaran transfer, jelasnya, sangat berdampak terhadap pembangunan ke depan.

"Tantangan berat, karena memang APBD kita dalam posisi minim. Diefisiensi ya tentunya memberatkan daerah," ungkapnya.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS