TNI

TNI Akan Ubah Doktrin Operasi Militer di Papua?

Merespon hal itu, TNI Angkatan Darat (TNI AD) pun membuka kemungkinan mengubah doktrin operasi militer di Papua. 

Editor: Ryan Nong
ANTARA FOTO
UBAH DOKTRIN MILITER - TNI memberi wawasan kebangsaan kepada penduduk di ILaga, Papua Tengah. TNI AD membuka peluang untuk mengubah doktrin operasi militer di Papua dalam menangani kelompok bersenjata dan gerakan separatis. 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA -  Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto  menyinggung perubahan doktrin peperangan tentara nasional. Hal tersebut disampaikan dalam rapat pimpinan (rapim) TNI yang berlangsung di Jakarta. 

Merespon hal itu, TNI Angkatan Darat (TNI AD) pun membuka kemungkinan mengubah doktrin operasi militer di Papua

"Iya, tentu. Itu kan salah satu bagian ya. Secara umum doktrin, kita bicara secara umum," kata Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana dikutip dari Kompas.com, Rabu (5/2/2025).

Meski demikian, Wahyu belum bisa menjabarkan lebih detail apa saja doktrin yang akan diubah untuk menyelesaikan persoalan di Bumi Cenderawasih itu.

Sebab, menurut dia, perubahan doktrin harus melalui kajian mendalam mengikuti perkembangan zaman.

"Tapi, detailnya teknisnya juga akan kita sampaikan setelah kita melaksanakan kajian-kajian dan kita melaksanakan suatu kelompok kerja yang nantinya akan menghasilkan doktrin," ungkap dia.

Wahyu menyebutkan bahwa zaman terus berubah, baik dari segi informasi maupun teknologi.

Perubahan itu tak dipungkiri akan berdampak pada isu-isu pertahanan dan keamanan yang menjadi domain dari TNI.

"Tentu taktik, teknik akan semakin berkembang. Apabila kita sebagai satuan atau sebagai unit seperti institusi yang berbisnis keamanan, berbisnis pertahanan, tidak menyesuaikan dengan hal tersebut, tentu kita akan kewalahan," terang Kadispenad.

Sebagai catatan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, pada April tahun lalu, pernah menjelaskan pendekatan yang dilakukan untuk menangani persoalan di Papua adalah dengan soft power dan hard power.

Dalam praktiknya, TNI tetap menggunakan pendekatan operasi teritorial yang dimaksud dengan mengajak semua pihak membangun dan mensejahterakan masyarakat Papua.

“Soft power dengan operasi teritorial, membantu percepatan pembangunan, membantu (peningkatan) kesejahteraan. (Operasi) hard power menghadapi kelompok bersenjata dengan senjata,” kata Agus pada April 2024 silam. (*)

 

 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

 

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved